Anggota DPR: UMKM Harus Dibela karena Sesuai dengan Ekonomi Pancasila

Hardani Triyoga
·Bacaan 2 menit

VIVA – Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto menyoroti keikursertaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dalam proyek yang dikerjakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut dia, Kementerian BUMN mesti bergerak cepat merealisasikan dukungan terhadap UMKM.

Dia menyinggung hal ini terkait dengan instruksi Presiden Jokowi terkait keikutsertaan UMKM dalam proyek BUMN. Ia menekankan persoalan tersebut karena belum ada realisasi nyata dari BUMN.

"Sesuai janji Presiden proyek di bawah Rp100 miliar harus diberikan ke swasta. Bahkan Erick Thohir sendiri menyatakan nilai proyek yang digarap BUMN di bawah Rp14 miliar harus diberikan ke UMKM. Untuk itu, kita minta Menteri BUMN agar merealisasikan kedua hal tersebut. Terutama ke UMKM," ujar Darmadi, dalam keterangannya, Kamis, 1 April 2021.

Darmadi menambahkan, keberadaan UMKM saat ini penting di tengah kondisi pandemi COVID-19. Ia mengatakan sektor UMKM sudah seharusnya ditopang dengan diberikan kesempatan untuk pembangunan perekonomian negara.

Pun, ia menekankan pro terhadap UMKM juga sesuai amanat konstitusi. Apalagi, dalam konsep ekonomi Pancasila, keberadaan UMKM sudah dinilai jadi bagian penting. "Yang jelas UMKM harus dibela dan itu sesuai dengan demokrasi ekonomi yang tertuang dalam Tap MPR No.16/1998," jelas politikus PDIP itu.

Kemudian, ia menyarankan agar direksi BUMN yang belum mengimplementasikan keinginan Presiden Jokowi bisa dievaluasi. "Segera direksi yang masih menolak menjalankan perintah tersebut untuk dievaluasi bila perlu dicopot saja," tuturnya.

Terkait itu, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) menyampaikan strategi kebijakan pemulihan ekonomi nasional yang dimulai dari pemulihan sektor UMKM.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, saat ini, sektor UMKM berkontribusi sebesar 61 persen atas produk domestik bruto (PDB) dengan total 42,2 juta UMKM yang terlibat. Ketua KPCPEN tersebut mengatakan, pemerintah mendorong peningkatan daya saing UMKM melalui gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI).

Adapun, gerakan itu bekerja sama dengan platform e-commerce, yang pada 2020 mencapai target on boarding sebanyak 3,7 juta UMKM.