Anggota DPR: Vaksinasi harus disinergikan dengan alih teknologi

Subagyo
·Bacaan 2 menit

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyatakan, vaksinasi yang dilakukan di Tanah Air dengan menggunakan vaksin dari pemasok luar juga harus disinergikan dengan alih teknologi serta tetap mengutamakan persoalan keamanan dan kehalalan dari vaksin itu sendiri.

"Secara bersamaan, vaksin yang ada edar sekarang, mesti dibarengi dengan adanya alih teknologi dari pemasok vaksin," ujar Nevi Zuairina dalam rilis di Jakarta, Sabtu.

Menurut dia, hal tersebut agar NKRI mampu memproduksi vaksin COVID-19 untuk kebutuhan dalam negeri.

Ia juga menyampaikan agar vaksin yang beredar secara masif di masyarakat mesti aman, halal dan berkhasiat secara berkelanjutan.

Setelah kebutuhan dalam negeri tercukupi, lanjutnya, nantinya akan dapat membantu negara lain dengan mengekspor produksi vaksin berlabel Indonesia.

Nevi menilai, kedatangan vaksin Covid-19 pada 6 Desember 2020 lalu menjadi sorotan masyarakat Indonesia. Untuk itu, Pemerintah mesti memastikan adanya kepastian tingkat keamanan sehingga masyarakat tidak khawatir untuk disuntik vaksin COVID-19.

"Saya berharap, ada tindakan yang progresif terhadap vaksin ini agar dapat berjalan lancar sehingga wabah COVID-19 ini dapat segera dikendalikan," katamya.

Ia mengemukakan pula agar pihak berwenang harus tegas pada setiap oknum yang melakukan perburuan rente yang membonceng vaksin ini karena semua pihak harus memiliki semangat yang sama yakni membebaskan Indonesia dari COVID-19 dengan cara efektif dan efisien.

Sebagaimana diwartakan, Menteri Riset dan Teknologi (Menristek)/Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Bambang PS Brodjonegoro mengatakan industri vaksin di Indonesia seharusnya tumbuh kuat dan mandiri untuk memenuhi kebutuhan berbagai macam vaksin di masa depan.

"Tantangan yang harus kita hadapi di sisi lain juga peluang. Artinya bahwa sebenarnya industri vaksin di Indonesia harusnya tumbuh kuat, mandiri dan prospektif dari sudut pandang ekonomi dan bisnis," katanya dalam webinar Tantangan dan Kebijakan Pengembangan Vaksin Merah Putih untuk Percepatan Penanganan Pandemi COVID-19, Jakarta, Jumat (22/1).

Ia mengatakan industri vaksin di Indonesia dapat memiliki masa depan prospektif karena Indonesia merupakan negara besar dengan jumlah penduduk saat ini 270 juta orang sehingga merupakan pasar untuk penjualan vaksin.

"Pengembangan vaksin ini tidak akan pernah berhenti dan untuk memenuhi kebutuhan 270 juta penduduk, apalagi kalau kita arahnya preventive medicine, mau tidak mau industri vaksinnya harus kuat, jadi tidak hanya sisi penelitian tapi juga sisi industrinya," katanya.


Baca juga: Menristek sebut industri vaksin Indonesia harusnya kuat dan mandiri

Baca juga: Menristek akan bentuk konsorsium industri vaksin COVID-19

Baca juga: Bio Farma: Perlunya kolaborasi industri, regulasi dan diplomasi untuk menembus pasar global