Anggota DPRD DKI minta APBD sektor perumahan diarahkan ke rusunawa

Anggota DPRD DKI Gembong Warsono meminta APBD untuk sektor perumahan diarahkan dan difokuskan untuk pengadaan rumah susun sederhana sewa (rusunawa) daripada harus melanjutkan program DP Rp0 yang dinilai tidak tepat sasaran.

"Kalau bicara DP Rp0 mohon maaf Pak Sarjoko (Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta), dari sisi peruntukkan, ini tidak tepat sasaran," kata Gembong dalam rapat Badan Anggaran di Grand Cempaka Bogor, Jawa Barat, Rabu.

Menurut Gembong, lebih baik Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) DKI bisa memanfaatkan anggaran untuk rusunawa karena merupakan yang lebih penting bagi masyarakat dan jelas peruntukannya.

"Saran saya kepada Dinas Perumahan DKI untuk fokus pada rumah susun sewa. Agar APBD kita bisa kita turunkan untuk bantu masyarakat yang memang betul-betul membutuhkan," ucap Gembong.

Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta itu menilai tidak tepat sasarannya program Rumah DP Rp0 karena syaratnya tidak masuk akal, seperti syarat minimum pendapatan yang terlalu tinggi hingga sulit dipenuhi oleh masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

"Awalnya DP Rp0 diperuntukkan rakyat miskin, MBR. Sekarang MBR mana yang berpenghasilan 14 juta. Saya kira ini sudah bikin orang miskin lagi," ucapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Permukiman DKI Jakarta Sarjoko menyebutkan pihaknya tidak menyiapkan anggaran untuk pembangunan program hunian DP 0 Rupiah pada tahun 2023 ini dan akan lebih fokus dalam menyelesaikan rumah susun (rusun) bagi warga yang terdampak dari adanya normalisasi sungai.

"Berkaitan dengan pertanyaan pak Gembong, bahwasanya pagu anggaran indikatif Rp1,2 triliun adalah tidak untuk pembangunan hunian DP Rp0. Tapi dari pagu tersebut kami rencanakan untuk memanfaatkan untuk mempersiapkan hunian dalam mengantisipasi pelaksanaan penataan Kali Ciliwung," kata dia.

Sarjoko menjelaskan pihaknya akan membangun tiga menara rusun dengan total 675 unit yang akan dibangun dengan konsep bangunan ramah lingkungan.

Dia melanjutkan, total anggaran yang dibutuhkan sebesar Rp544 miliar dengan menggunakan skema pembiayaan tahun jamak (multiyears) 2023-2024, dengan rincian alokasi anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp207 miliar dan 2024 mencapai Rp326 miliar.

"Rencana akan kita bangun dengan skema multiyears 2023-2024 sebanyak tiga tower atau kurang lebih 675 unit dengan kebutuhan anggaran perencanaan menggunakan konsep green building besaran anggaran Rp544 miliar," ucap dia.

Selain program tersebut, Sarjoko juga menyebutkan program prioritas lainnya seperti melaksanakan pemulihan dan pemeliharaan berkala rusun-rusun yang telah dibangun dan menuntaskan program penataan kampung kumuh.

Diinformasikan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jakarta melakukan restrukturisasi belanja daerah untuk aspek hunian dari Rp1,46 triliun menjadi Rp1,22 triliun.
Baca juga: DKI anggarkan Rp375 miliar untuk bangun Rusun Margasatwa 2023-2024
Baca juga: DKI carikan rusun untuk relokasi warga Simprug terdampak kebakaran
Baca juga: 57 PKL di kawasan Cengkareng direlokasi