Anggota DPRD dorong Pemprov Kaltim siapkan solusi dampak COVID-19

Unggul Tri Ratomo

Anggota DPRD Kaltim Syafrudin mendorong pemerintah provinsi setempat untuk segera memikirkan solusi kesulitan warga kecil dalam memenuhi kebutuhan sehari-sehari sebagai dampak dari penyebaran COVID-19.

Menurut Syafrudin di Samarinda, Rabu, sejumlah kebijakan dari Pemerintah Pusat maupun daerah terkait dengan pencegahan terhadap pandemi COVID-19, akan berpengaruh pada sektor ekonomi khususnya masyarakat kecil.

"Menyikapi hal ini pemerintah daerah harus tanggap, karena lambat laun dampak virus ini akan dirasakan langsung oleh masyarakat," kata Syafrudin kepada awak media.

Baca juga: BI Kaltim: Sinergisitas penting stabilkan harga saat pandemi

Dia berharap Dinas Sosial Provinsi Kaltim sudah memiliki data yang valid bagi pekerja lepas harian yang pendapatannya pasti menurun.

"Dinas Sosial harus aktif mendata berapa banyak masyarakat berpenghasilan rendah tidak bisa beraktivitas akibat COVID-19, bisa dengan sembako gratis seperti beras, gula, telur maupun kopi," kata Syafrudin.

Ia mengatakan sudah ada warga Kaltim yang positif covid 19 dan meninggal dunia. Hal itu, katanya, menjadi peringatan bagi semua untuk mengikuti anjuran dan imbauan pemerintah terkait menjaga jarak fisik karena bisa memutus rantai penyebaran virus.

Selain itu, keterlibatan aparatur negara diperlukan, seperti polisi perlu lebih masif dan aktif dalam membubarkan kerumunan dan memberi sanksi bagi orang-orang yang masih keliaran di jalan.

"Masyarakat juga perlu diimbangi dengan asupan edukasi dan informasi yang positif. Contohnya bahwa virus ini umumnya rentan menyerang tiga golongan, yaitu usia di atas 60 tahun, balita, dan orang dengan riwayat penyakit tertentu," ungkap Syafrudin.

Syafrudin menjelaskan imbauan bagi masyarakat agar tetap dirumah, bukan untuk menakuti bahwa COVID-19 mematikan, namun upaya ini perlu dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus.

Mengenai budaya mudik lebaran yang menjadi agenda rutin masyarakat, Syafrudin menjelaskan bahwa pemerintah pusat melalui Kementerian Perhubungan dan DPR-RI juga telah menyikapi soal mudik.

"Mudik ada dua cara menyetopnya. Pertama mengingatkan kepada pemudik, dan kedua meniadakan penerbangan artinya menghentikan mobilisasi jalur udara, laut dan darat. Tapi tidak pula menutup jalur transportasi yang membawa pasokan bahan makanan, seperti beras, sayur-sayuran, telur dan lain sebagainya mengingat Kaltim masih bergantung dengan daerah lain soal pangannya," katanya.

Ia mengatakan, jika rakyat Indonesia patuh terhadap imbauan dan anjuran pemerintah maka penyebaran virus bisa diatasi.