Anggota Komisi XI: Pendataan Regsosek Harus Berkualitas

Merdeka.com - Merdeka.com - Badan Pusat Statistik (BPS) mendapatkan penugasan dari pemerintah untuk melakukan kegiatan pendataan awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 dengan anggaran mencapai Rp3,3 triliun. Kegiatan ini diarahkan untuk memperbaiki basis data penerima dari berbagai program Perlindungan Sosial (Perlinsos).

Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin imbau BPS agar kegiatan pendataan ini dilaksanakan secara optimal untuk hasilkan basis data yang berkualitas.

"Regsosek ini diharapkan menjadi tumpuan untuk perbaikan dan pengintegrasian data perlinsos. Karena di data penerima bantuan sosial (bansos) masih banyak ditemukan error maupun tumpang tindih, sehingga penyalurannya menjadi tidak tepat sasaran. Padahal, peran bansos ini kian dinantikan sebagai bantalan untuk melindungi daya beli masyarakat bawah. Terutama di tengah kondisi kenaikan harga-harga saat ini," ujar Puteri.

BPS menyebut kegiatan pendataan awal Regsosek ini mencakup seluruh penduduk dan hasilnya diperingkat untuk mengetahui kebutuhan berbagai program perlindungan sosial dan pemberdayaan masyarakat. Adapun informasi yang diperoleh dari kegiatan ini seperti kondisi perumahan, kependudukan dan ketenagakerjaan, pendidikan, kesehatan, kepemilikan usaha dan aset, serta keikutsertaan dalam program perlindungan sosial.

"Pendataan Regsosek harus dilakukan sebaik mungkin, agar bansos maupun subsidi yang diberikan memang menyasar kelompok yang membutuhkan. Sekaligus, untuk memastikan anggaran negara ini mengalir kepada mereka yang berhak menerima," ungkap Puteri.

Lebih lanjut, Kepala BPS Margo Yuwono menerangkan capaian terkini terkait perkembangan kegiatan pendataan tersebut. "Untuk Regsosek, kami sedang berkoordinasi dengan Bappenas dan Kementerian terkait untuk meminta data-data yang dimiliki di K/L untuk kemudian dilakukan pemutakhiran data di lapangan," urai Margo.

Persiapan Sensus Pertanian 2023

Puteri juga mendukung BPS untuk melaksanakan Sensus Pertanian Tahun 2023. Puteri berpesan agar kegiatan ini dijalankan secara akurat, kredibel, dan berkualitas.

"Di daerah pemilihan saya, banyak petani sering mengeluh soal kesulitan mendapatkan pupuk. Mereka rela membayar lebih asal ada pupuknya. Tapi ternyata pupuknya pun langka dan mahal. Alhasil, ongkos tanam jadi meningkat. Tetapi, begitu panen, justru harga gabah turun. Saya harap Sensus Pertanian 2023 ini juga dapat perbaiki data penerima pupuk bersubsidi," tutur Puteri.

Menutup keterangannya, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga berharap kegiatan Sensus Pertanian 2023 nantinya mampu menjawab laju konversi lahan pertanian, dan memastikan regenerasi petani di masa depan. [hrs]