Anggotanya Kunker Demokrat Protes Ke Setjen DPR

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA--Fraksi Partai Demokrat akan melayangkan surat protes kepada Sekretarian Jenderal (Setjen) DPR. Surat tersebut terkait kunjungan kerja (kunker) keluar negeri anggota Demokrat tanpa seizin fraksi.

"Saya sudah meminta, saya akan mengirimkan surat protes kepada kesekjenan dalam hal ini sekretariat komisi VII, agar hal ini (berangkat tanpa ijin fraksi) tidak boleh terulang dalam setiap kunker," kata Ketua Fraksi Demokrat Nurhayati Ali Assegaf, Kamis (13/12/2012).

Diketahui, Komisi VII DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Amerika Serikat dan Brasil untuk membahas RUU Keantariksaan dan RUU Kedirgantaraan. Anggota Demokrat yang ikut yakni Milton Pakpahan, Siti Romlah dan Sutan Bhatoegana. Sutan yang merupakan Ketua Komisi VII bahkan tidak mengajukan surat izin kepada fraksi.

"Kunker yang diributkan sekarang ini kan saya baru tahu bahwa ada anggota fraksi Partai Demokrat yang mengajukan ijin fraksi, tapi baru saya terima surat permohonannya kemarin (11/12/2012) di meja saya, tapi orangnya sudah pergi ke Brazil," kata Nurhayati.

Ia mengatakan dalam setiap kunjungan kerja terdapat mekanisme dalam mengirimkan anggotanya keluar negeri. Setiap anggota yang akan berangkat harus mendapat ijin ketua fraksi.

Kemudian, kata Nurhayati, ketua fraksi tidak ada akan tandatangan tanpa ada persetujuan dari kapoksi (kelompok fraksi). "Karena yang tahu kinerja anggota di komisi adalah Poksin" imbuhnya.

Ia pun mengaku kecewa terhadap Setjen DPR yang langsung memberikan persetujuan anggotanya keluar negeri.

"Pergi itu kan butuh visa dan mengurus via itu lama, kesekjenan sudah ada protapnya dan kita di fraksi juga membuat sistem itu tapi tidak didukung kesekjenan," ujarnya.

Padahal, lanjut Nurhayati, kesekjenan selaku kuasa pengguna anggaran yang mengeluarkan anggaran dan fasilitas kunker, dasarnya harus ada surat ijin dari fraksi. Namun, Nurhayati mengatakan
tanpa surat ijin dari fraksi bisa berangkat mengikuti kunker keluar negeri.

"Ini sudah berkali-kali terjadi, dan ini cukup fatal, mengeluarkan anggaran untuk kunker tanpa seijin fraksi ketua DPR aja sangat taat dan selalu ijin kalau kunker," katanya.

Nurhayati mengakui bila kunker keluar negeri menuai kritik dari masyarakta. Ia mengaku menerima kritik untuk memberikan solusi.

"Belajar dari masa lalu, yang lalu kita selalu terburu-buru membuat undang-undang tanpa studi banding dan sebagainya. Kalau Fraksi Partai Demokrat kita minta anggota yang berangkat selesai kunker memberikan laporan kemudian diseminarkan," imbuhnya.

Nurhayati mengatakan kunker dapat membuka wawasan tidak hanya belajar. "Memang diinternet ada saya setuju urgensinya, tapi harus ada solusi jika mengkritik," katanya.

Ia mengatakan anggota yang memiliki kinerja baik diperbolehkan mengikuti kunker. Kemudian memberikan laporan. Nurhayati mengatakan fraksinya meminta mereka menandatangani laporan kegiatan selama di negara tujuan kunker.

"Saya sedih kalau kita membuat aturan tidak mendapat dukungan dari kuasa pengguna anggaran. Yang lain juga harus prihati, kita sepakati aturan UU MD3 yang mengatur mekanisme," imbuhnya.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.