Angkutan Sawit dan Industri Disebut Masih Banyak Gunakan BBM Subsidi

Merdeka.com - Merdeka.com - Wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) terus berkembang. Bukannya memberi kepastian, pemerintah justru hanya memberikan sinyal-sinyal kenaikan harga bensin bersubsidi. Semisal menambah bantuan sosial bagi masyarakat miskin dan memberikan subsidi upah bagi pegawai dengan gaji maksimal Rp3,5 juta.

Peneliti Senior AEPI, Salamuddin Daeng menilai, kenaikan harga BBM pasti berdampak pada peningkatan inflasi. Namun dia menilai seharusnya pemerintah bisa mengukur dengan dampak kenaikan yang ditimbulkan.

"Inflasi akibat BBM mesti jelas ukurannya," kata Daeng dalam daring bertajuk Subsidi Energi BBM untuk Siapa? Review Nota Keuangan 2023 dan Catatan Kritis, Jakarta, Rabu (31/8).

Daeng menilai seharusnya pemerintah bisa melakukan pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Utamanya bagi kepentingan hajat orang banyak atau masyarakat umum, seperti angkutan logistik bahan pangan. Bila angkutan logistik mendapatkan BBM murah, maka harga pangan seharusnya tidak mengalami kenaikan.

Sebaliknya, pemerintah harus memberi pengawasan yang ketat bagi angkutan sawit, pertambangan dan industri komersial lain. Seharusnya jenis-jenis kendaraan tersebut tidak dilarang menggunakan BBM bersubsidi.

"Angkutan sawit, pertambangan dan industri ini seharusnya diawasi dan bisa dihitung karena banyak yang menggunakan BBM subsidi dan datanya ini masih kasat mata," kata dia.

Ulah Pengusaha

Daeng menduga jebolnya subsidi BBM tidak lain karena ulah pelaku usaha yang masih menggunakan BBM bersubsidi. Paling tidak ada 5 juta kilo liter yang BBM subsidi yang rembes ke pengusaha nakal. Bahkan dia meyakini pemerintah pun tahu pengusaha mana yang menikmati manisnya subsidi energi.

"Jadi sebetulnya pemerintah ini tahu siapa yang pakai BBM subsidi," katanya.

Untuk itu, Daeng meminta pemerintah tegas melarang sektor industri atau komersial menggunakan BBM bersubsidi. Bila perlu BPH Migas sebagai pelaksana penugasan distribusi BBM diberikan kewenangan lebih agar bisa mengendalikan konsumsi bensin bersubsidi.

"Selama ini perusahaan sawit dan tambang yang pakai BBM bersubsidi ini tidak dibongkar masalahnya akan tetap sama dan ini harus didalami lebih lanjut dengan melibatkan aparat penegak hukum," pungkasnya. [idr]