Anies Baswedan Pastikan Formula E di Jakarta Jalan Terus: Ini Amanat Pemerintah

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memastikan gelaran balap mobil listrik atau Formula E akan tetap diadakan kendati menuai pro dan kontra. Menurut Anies, ajang ini merupakan amanat yang harus dilaksanakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

"Jadi tim untuk persiapan Formula E jalan terus, yang penting orang kerja. Ini adalah amanat, wong itu program pemerintah kok, ya kita harus jalankan," kata Anies Baswedan dalam video siniar atau podcast bersama Deddy Corbuzier, Rabu, 24 November 2021.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu menegaskan, bahwa amanat pelaksanaan Formula E setara dengan kewajiban pemerintah untuk membangun jalan bagi publik.

"Jadi Formula E itu adalah program Pemerintah Provinsi DKI, ada dalam APBD. Statusnya sama seperti kita suruh bangun jalan, di APBD dibilang harus bangun jalan sekian puluh kilometer," tuturnya.

Anies mengaku tak ambil pusing dengan berbagai kritikan yang dialamatkan kepadanya, baik menyangkut gelaran Formula E di Jakarta atau pun hal yang tak substantif lainnya.

"Tunjukin aja faktanya satu-satu. Bahkan sebagian juga enggak harus saya jawab, udah banyak faktanya. Itu yang kemudian sering saya gunakan. Misalnya nih tadi yang gubernur ekstrem, gubernur macam-macam tuh enggak saya jawab. Karena saya sudah jalan empat tahun. Tunjukkan buktinya. Kalau enggak ada, ya batal itu semua tuduhan," ucap dia.

Heran Ada Fraksi DPRD DKI Ajukan Interpelasi

(Istimewa)
(Istimewa)

Anies mengamini bahwa dirinya yang memprakarsai ajang balap mobil listrik itu digelar di Jakarta. Namun keputusan itu tak diambil secara sepihak. Sebelum dieksekusi telah terlebih dahulu mendarat di meja rapat DPRD DKI Jakarta untuk digodok.

Ketika sudah disepakati di meja rapat, maka menurut Anies sudah mengikat semua. Bukan hanya sebatas mengikat dirinya.

Makanya dia juga merasa heran ada fraksi yang ketika amanat untuk menggelar Formula E itu sudah disepakati, kemudian malah melayangkan hak interpelasi.

"Ini sudah menjadi kesepakatan DPRD. Yang ketok DPRD, maka itu ketika kemudian ada interpelasi, ini jadi aneh. Bayangkan interpelasi sebuah program yang ditetapkan oleh DPRD. Itu di dalam sidang-sidang DPRD dibahas di situ, disetujui bersama, kemudian ditetapkan, ditetapkan anggarannya," beber Anies.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel