Anies Sebut Vaksinasi Akan Jadi Syarat untuk Buka Kegiatan Masyarakat

·Bacaan 2 menit

VIVA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana membuka kegiatan pada sektor sosial, budaya, ekonomi dan keagamaan tapi dengan syarat sertifikasi vaksinasi COVID-19. Hal ini supaya menekan penyebaran virus mematikan itu saat sektor non esensial dibuka.

"Dengan melihat kenyataan bahwa di Jakarta kecepatan pemberian vaksin cukup tinggi, dan jangkauan yang sudah tervaksin sudah sampai 7,5 juta. Maka kami memutuskan vaksin menjadi bagian dari tahapan untuk kegiatan masyarakat," ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan kepada wartawan, Sabtu, 31 Juli 2021.

Dia menjelaskan bahwa pembukaan tiap sektor dilakukan secara bertahap serta dipastikan harus ada keterkaitan dengan vaksinasi. Kantor non esensial yang hendak work from office (WFO), pusat perbelanjaan, tempat hiburan pun boleh buka apabila sudah divaksin pekerjanya.

"Sebelum kegiatan dimulai, maka pelaku di sektor itu, pelaku kegiatannya harus vaksin dulu. Jadi, misalnya tukang cukur mau buka, boleh. Tapi tukang cukurnya vaksin dulu, dan yang mau cukur harus sudah vaksin. Warung, restoran mau buka, boleh. Tapi, karyawannya vaksin dulu. Yang mau makan di restoran juga harus sudah vaksin," kata dia.

Anies menambahkan, verifikasi dan validasi untuk memeriksa apakah warga sudah divaksin atau belum nantinya dilakukan lewat aplikasi JAKI dan bisa menggunakan SMS dari PeduliLindungi sebagai bukti vaksinasi. Kemudian, ada pula sertifikasi digital dari Kementerian Kesehatan.

"Bagaimana caranya untuk bisa memeriksa? Ada banyak cara, tapi salah satunya dengan menggunakan aplikasi JAKI. Dengan aplikasi ini, langsung terlihat apakah Anda sudah divaksin, apakah sudah divaksin satu kali, apakah sudah divaksin dua kali, apakah Anda belum vaksin, itu langsung terlihat. Jadi banyak alat yang bisa digunakan untuk menunjukkan status vaksinasinya," katanya.

Lebih lanjut, dia mengatakan, bagi penyintas COVID-19 yang baru sembuh sehingga harus menunggu waktu tiga bulan terlebih dulu untuk menerima vaksin, mereka bisa menunjukkan hasil negatif melalui PCR swab terakhir.
Anies menekankan warga tidak menghindari divaksin, tidak memalsukan bukti, maupun berbohong, karena pihaknya telah melakukan langkah anitisipasi.

Mantan Mendikbud ini menyebut persyaratan vaksinasi ini adalah upaya mendata warga yang belum tervaksin sehingga bisa segera mendapat vaksinasi. Kebijakan syarat sertifikasi vaksinasi COVID-19 ini diambil, dengan mempertimbangkan riset ilmiah pada bidang medis dan didukung dengan fakta lapangan di Ibu Kota bahwa vaksinasi terbukti mampu menurunkan risiko keparahan dan risiko kematian akibat COVID-19.

"Ketentuan ini juga akan ada bagi kelompok yang belum bisa vaksin karena kondisi kesehatan tertentu, cukup dengan surat keterangan dokter dari fasilitas kesehatan sebagai buktinya," kata Anies.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel