Anin Persilakan Arsjad Jadi Ketum, Ini Dampak Positif bagi Kadin

·Bacaan 2 menit

VIVA – Kedua Calon Ketua Umum Kadin Indonesia yaitu Anindya Bakrie dan Arsjad Rasjid akhirnya duduk bersama melakukan musyawarah mufakat. Mereka mengumumkan kesepakatan yang cukup mengejutkan.

Anindya Bakrie berbesar hati untuk mempersilakan Arsjad Rasjid menjadi Ketua Umum Kadin Indonesia. Sedangkan Anin akan menjadi Ketua Dewan Pertimbangan Kadin. Keputusan itu diumumkan langsung lewat Ketua Umum Kadin Indonesia, Rosan Perkasa Roeslani di Istana Kepresidenan kemarin untuk selanjutnya disahkan dalam Munas Kadin di Kendari.

Hasil musyarawah dan mufakat itu ternyata dapat apresiasi positif dari kalangan ekonom. Sehingga Kadin bisa fokus bersinergi dengan pemerintah mewujudkan pemulihan ekonomi.

"Sisi positifnya Kadin dan pemerintah bisa bersinergi sebagai Mitra strategis," ujar Ekonom sekaligus Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Agus Herta Sumarto saat berbincang dengan VIVA, Selasa 29 Juni 2021.

Baca juga: Musyawarah dan Mufakat, Anindya Bakrie Jaga Kadin Tak Terbelah

Ia juga menilai ini merupakan win-win solution bagi kedua belah pihak karena masih dalam situasi pandemi COVID-19. Sehingga Kadin ke depan bisa lebih bersatu dan fokus membantu pemulihan ekonomi nasional.

Meski begitu, Herta menilai memang akan ada sedikit gejolak di Kadin khususnya pendukung setia Anindya Bakrie yang tak sepakat terhadap hasil musyawarah mufakat itu.

“Karena riak-riak kecil itu tetap ada kan, bahwa ini seperti tidak sejalan dengan AD ART Kadin itu sendiri, dll. Seperti sudah di-veto oleh pak Presiden. Sehingga dinamika yang seharusnya terjadi itu sudah diselesaikan di tangan pemerintah. Takutnya ke depan ini menjadi justifikasi bagi estafet kepemimpinan Kadin berikutnya bisa terulang seperti ini," kata dia.

Herta menjelaskan, ada juga kesan kalau Kadin periode saat ini adalah Kadin yang pro pemerintah. Di mana, jika dilihat dari segi Kadin sebagai mitra strategis pemerintah, hal ini adalah sesuatu yang bagus.

"Karena tentunya pasti sejalan dan seirama dengan program-program pemerintah, sehingga kolaborasi Kadin dan pemerintah bisa menjadi jauh lebih efektif lagi," kata Herta.

Herta juga berpesan dan mewanti-wanti, salah satu hal yang harus diingat juga adalah bahwa kondisi tersebut juga memiliki potensi 'Moral Hazard', yakni di mana pemerintah berkolaborasi sangat erat dengan dunia industri atau dunia usaha.

Karena, lanjut Herta, Indonesia sebelumnya juga sudah pernah punya sejarah kelam dengan hal semacam itu, yang terjadi di zaman pemerintahan Presiden Suharto. Di mana sinergi antara dunia industri dan pemerintah memang terjalin dengan sangat baik.

"Tetapi kemudian di akhir-akhirnya muncul 'Moral Hazard', yang kemudian menjadi biang keladi dari munculnya KKN. Itu yang harus jadi catatan di luar sisi positif yang tadi, di mana Kadin dan pemerintah bisa bersinergi sebagai mitra strategis," ujarnya.

Baca juga: King of Lip Service, Jokowi: Kampus Tak Perlu Halangi Mahasiswa

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel