Anindya Bakrie Ingin Kadin Solution Center Jadi Ekosistem Pembiayaan

Agus Rahmat, Mohammad Yudha Prasetya
·Bacaan 1 menit

VIVA – Calon Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Bakrie, memastikan membentuk Kadin Solution Center apabila dipercaya menjadi Ketum Kadin periode 2021-2026.

Kadin Solution Center adalah sebagai wadah think-tank untuk memahami permasalahan-permasalahan di lapangan. Tak hanya itu, Anindya yang saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Organisasi, Keanggotaan, dan Pemberdayaan Daerah itu juga berjanji bahwa Kadin Solution Center ini akan menjadi suatu ekosistem tersendiri.

Terutama nantinya diharapkan menjadi ekosistem, untuk masalah pembiayaan bagi para pengusaha di bawah bendera Kadin Indonesia.

Baca juga: Jika Terpilih Jadi Ketum, Anindya Bakrie Bentuk Kadin Solution Center

"Karena memang banyak sekali pihak yang menjadikan persoalan pembiayaan ini sebagai masalah dalam pengembangan usahanya," kata Anindya di kawasan SCBD, Jakarta Selatan, Jumat 30 April 2021.

Meski demikian, Anindya mengakui bahwa ada ketidakselarasan dalam ekosistem pembiayaan di dunia usaha ini. Di mana, setiap hari masyarakat selalu mendengar bahwa saat ini Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) itu sebenarnya mempunyai likuiditas yang sangat tinggi.

Namun nyatanya, hal itu seakan bertolak belakang dengan masih banyaknya para pelaku usaha yang justru kesulitan dalam menjangkau akses pembiayaan dari para pihak perbankan tersebut.

"Berarti kan ada suatu diskoneksi antara kebutuhan pendanaan dan ketersediaan pendanaan itu sendiri," ujarnya.

Selain itu, Anindya menekankan bahwa Kadin Solution Center ini harus menjadi lembaga yang mempunyai kekuatan research and development yang kuat.

Bahkan, diharapkan juga bisa memberikan akses kepada para mahasiswa dan mahasiswi, yang ingin melakukan magang di perusahaan-perusahaan yang bernaung sebagai anggota asosiasi di Kadin Indonesia.

Karenanya, Anindya berharap bahwa Kadin Solution Center ini bisa menjadi lembaga yang fokus untuk menjadi 'man-to-man marking' kepada pemerintah.

"Sekaligus memastikan bahwa substansi daripada masukan-masukan yang diberikan kepada pemerintah itu bisa tepat sasaran," ujarnya.