Antisipasi Musim Banjir Pemprov DKI Distribusikan Bantuan dan Perbanyak Posko Pengungsian

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Menghadapi musim penghujan 2020/2021 yang menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) akan berlangsung mulai awal November, sejumlah langkah antisipasi terus disiapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, diantaranya dengan mendistribusikan sejumlah sarana pendukung di lima wilayah Kota Administrasi dan mendirikan Posko Pengungsian Banjir.

Sebelumnya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengeluarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 52 Tahun 2020 tentang Percepatan Peningkatan Sistem Pengendalian Banjir di Era Perubahan Iklim yang ditetapkan pada Selasa (15/9/2020) lalu.

Melalui Ingub tersebut, Anies menginstruksikan kepada sejumlah kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan para pemangku jabatan wilayah, dari tingkat Wali Kota/Bupati hingga Camat dan Lurah, untuk mempercepat peningkatan sistem pengendalian banjir.

"Kami mengimbau kepada para Kepala pelaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya, untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya dalam rangka percepatan pengendalian banjir di era perubahan iklim, dengan tugas dan fungsi masing-masing," kata Anies di Jakarta.

Persiapan antisipasi banjir kali ini pun berbeda karena turut memperhatikan pengaplikasian protokol kesehatan di lokasi pengungsian. Sarana pendukung yang didistribusikan tersebut antara lain 29 Perahu Jerigen, 29 Ring Buoy, 58 Dayung, 65 Ban Dalam Truk, 13 Rompi, 13 Topi, 333 Buku Pedoman untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 33.060 Buku Panduan untuk Masyarakat, dan 21.000 Masker Kain.

Prosesi serah terima berlangsung di Kantor Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan dan dihadiri oleh Plt Kepala BPBD DKI Jakarta, Sabdo Kurnianto; Wali Kota Administrasi Jakarta Selatan, Marullah Matali pada Rabu (18/11).

Antisipasi Musim Banjir Pemprov DKI Distribusikan Bantuan dan Perbanyak Posko Pengungsian
Antisipasi Musim Banjir Pemprov DKI Distribusikan Bantuan dan Perbanyak Posko Pengungsian

Sementara terkait posko pengungsian Plt Kepala Pelaksana BPBD Provinsi DKI Jakarta, Sabdo Kurnianto, mengatakan bahwa Gubernur Provinsi DKI Jakarta menginstruksikan agar posko pengungsian harus direkayasa sedemikian rupa agar tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk menghindari penularan virus Corona atau SARS-CoV-2.

"Sesuai dengan arahan Gubernur DKI Jakarta, bapak Anies Baswedan, beberapa kali pada saat rapat koordinasi, beliau menyampaikan hal-hal terkait tracing di tempat pengungsian, apabila terjadi penanganan banjir di masa pandemi COVID-19," kata Sabdo, Senin, (16/11/2020).

Ia menjelaskan pihaknya juga telah berkoordinasi dengan para Wali Kota, Camat, hingga Lurah, terutama di wilayah-wilayah yang sering terdampak banjir untuk menyiapkan dan menambah jumlah posko pengungsian.

"Jumlahnya sudah kami minta dua sampai tiga kali lipat dari jumlah dalam kondisi normal (sebelum wabah COVID-19)," ujarnya.

Ia pun menjelaskan dalam upaya pencegahan terjadinya klaster di pengungsian tidak akan menggunakan sekat-sekat tapi lebih memilih pendekatan memanusiakan warga DKI Jakarta. Untuk itu pihaknya juga telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan sejumlah tempat penginapan, mulai dari hotel bintang satu, wisma, hingga indekos untuk menjadi posko pengungsi banjir apabila suatu waktu diperlukan.

Semakin banyak tempat pengungsian diharapkan mampu meminimalisir penumpukan pengungsi di posko-posko pengungsian. Jika posko pengungsian sedikit penumpukan pengungsi tak bisa dihindari, maka akan mengakibatkan sulitnya menjaga jarak, sehingga berdampak pula pada meningkatnya potensi penularan COVID-19.

"Dengan adanya jarak antara pengungsi satu dengan yang lainnya, maka penularan bisa dihindari," imbuhnya.Sehingga pengungsi di posko pengungsian akan dibuat berjarak. Khusus pengungsi yang masih satu keluarga akan menempati satu kamar atau satu tempat yang telah disediakan. Akses keluar-masuk di tempat pengungsian juga akan dirancang sedemikian rupa, sehingga meminimalisir kerumunan.

"Tentunya wajib protokol 3M, ada masker, dan tempat cuci tangan, selain antar pengungsi berjarak," katanya.

Melihat kesigapan Pemprov DKI Jakarta dalam persiapan bantuan serta pendirian posko pengungsian dengan protokol kesehatan tersebut, Juna, warga kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur mengapresiasi langkah tersebut.

"Kondisi pandemi begini posko pengungsian perlu dipikirin banget, mengingat di tahun-tahun sebelumnya saat banjir di daerah sini pengungsi pasti menumpuk di tenda-tenda pengungsian, masjid atau di lapangan-lapangan sekitar sini," ujar Juna.

Dirinya pun membayangkan kalau sampai posko pengungsian tidak ada pembeda dari tahun sebelumnya ditakutkan bisa terjadi penularan atau timbul klaster baru.

"Tahun lalu saat banjir saya gak ke posko tapi tahun sebelumnya lagi pernah, itu posko pengungsian padat banget sampai akhirnya harus mengungsi ke rumah warga,” katanya.

Ia pun mengingatkan jajaran pemerintah dan RT/RW untuk mempertimbangakn juga faktor kepanikan warga korban banjir nantinya dalam kepatuhannya menerapkan protokol kesehatan.

"Kepanikan warga juga perlu dipikirin pemerintah, biasanya saat panik fokus pengungsi hanya menyelamatkan harta benda dan berebut tempat mengungsi, mudah-mudahan mereka gak lalai untuk tetap pake masker dan jaga jarak,” tutupnya.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: