Antisipasi perlambatan ekonomi, DPD teken MoU dengan Kadin

Nusarina Yuliastuti

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI menandatangani nota kesepahaman dengan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia sebagai antisipasi perlambatan ekonomi global dan peningkatan pertumbuhan ekonomi di daerah.

Penandatanganan antara Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti dan Ketua Kadin Indonesia Rosan P Roeslani berlangsung pada pembukaan Rapimnas Kadin pada Jumat, yang disaksikan langsung oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin dan Ketua DPR RI Puan Maharani.

“Dari DPD bisa dari unsur komite terkait dan kesekjenan yang membidangi, nanti dari Kadin bisa dari WKU atau komite terkait sehingga cepat jalan dan hasilnya bisa segera dirasakan masyarakat, khususnya pengusaha di daerah,” kata LaNyalla lewat keterangannya yang diterima di Jakarta.

MoU antara DPD RI dan Kadin Indonesia mencakup enam lingkup strategis. Keenam cakupan tersebut semua bermuara pada penguatan ekonomi di daerah, di antaranya pertukaran data dan informasi tentang potensi sekaligus kendala perekonomian di daerah.

Baca juga: Menkeu: APBN instrumen fiskal hadapi perlambatan ekonomi global

Selain itu, evaluasi dan peningkatan kemitraan antara pemerintah daerah dan dunia usaha/industri melalui beberapa saluran yang ada. Termasuk menaikkan peringkat kemudahan berusaha di daerah (ease doing of business).

Penandatanganan tersebut juga dihadiri Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri BUMN Erick Thohir, 14 gubernur dan 8 wali kota, serta 1.000 pengusaha anggota Kadin dari seluruh Indonesia.

Wapres menyambut baik kiprah Kadin yang terus melakukan terobosan guna memastikan roda perekonomian tetap jalan sesuai target dan arah yang ditetapkan pemerintah.

“Pemerintah akan terus melakukan penyederhanaan peraturan dan regulasi, untuk memberikan kemudahan berusaha. Kami berharap Kadin sebagai mitra strategis dapat bersinergi dengan pemerintah dan semua lembaga negara,” ungkap Ma’ruf.

Panitia Rapimnas Kadin menampilkan video rekaman pernyataan Presiden RI Joko Widodo tentang komitmennya untuk mengutamakan perusahaan swasta ketimbang BUMN.

“Kalau swasta tidak mampu mengerjakan, baru nanti BUMN yang maju,” kata Jokowi dalam video tersebut.
Baca juga: La Nyalla janji perkuat kolaborasi DPD dan pengusaha daerah