Apa Itu PPN? Ini Definisi, Objek Pajaknya, Hingga Barang Bebas PPN

Apa Itu PPN? Ini Definisi, Objek Pajaknya, Hingga Barang Bebas PPN
Apa Itu PPN? Ini Definisi, Objek Pajaknya, Hingga Barang Bebas PPN

Pernahkah Anda menyadari saat melakukan suatu transaksi, terlebih barang atau jasa, seringkali dihadapkan dengan istilah PPN. PPN adalah singkatan dari Pajak Pertambahan Nilai atau pungutan yang dikenakan pada proses distribusi maupun transaksi.

PPN cukup sering ditemukan pada kegiatan sehari-hari masyarakat, mulai dari ketika makan di restoran, berbelanja di mall, membeli berbagai kebutuhan sehari-hari di supermarket, atau sekedar hangout dan nongkrong di kedai kopi.

Untuk mengetahui lebih lengkap mengenai PPN, artikel ini akan membahas:

  • Apa itu PPN alias Pajak

  • Dasar Hukum PPN

  • Tarif Nilai Pajak PPN

  • Objek Pajak PPN

  • Cara Menghitung PPN

  • Barang Bebas PPN

[ArticleCallout]{ “title”: “<strong>14 Cara Mengatur Keuangan Agar Cepat Beli Rumah</strong>”, “excerpt”: “<strong>Simak 14 cara mengatur finansial supaya cepat beli rumah di sini!</strong>”, “link”: “https://www.rumah.com/panduan-properti/14-cara-mengatur-keuangan-agar-cepat-beli-rumah-2390”, “image”: “https://img.iproperty.com.my/angel-legacy/1110×624-crop/static/2020/03/rumah.com-835.jpg” } [/ArticleCallout]

Apa itu PPN?

<em>PPN atau Pajak Pertambahan Nilai adalah pemungutan pajak terhadap setiap transaksi. (Foto: Pixabay – 23)</em>
PPN atau Pajak Pertambahan Nilai adalah pemungutan pajak terhadap setiap transaksi. (Foto: Pixabay – 23)

PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai yang merupakan pemungutan pajak terhadap setiap transaksi atau perdagangan yang melibatkan jual beli produk atau jasa dalam negeri kepada wajib pajak orang pribadi, badan usaha, maupun pemerintah.

Dalam bahasa Inggris, PPN dikenal juga dengan nama Goods and Services Tax (GST) atau Value Added Tax (VAT). Pajak bersifat tidak langsung, objektif, dan non kumulatif. Artinya, pajak tersebut secara langsung dibayarkan oleh pedagang, bukan oleh konsumen. Sehingga penanggung pajak atau konsumen akhir tidak menyetorkan langsung pajak yang ia tanggung pada pemerintah.

Sejak tanggal 1 Juli 2016, Pengusaha Kena Pajak atau PKP seluruh Indonesia diwajibkan membuat nota atau faktur pajak elektronik. Tujuannya untuk menghindari pembuatan faktur pajak palsu untuk pemungutan PPN kepada konsumen.

Pemungutan PPN sering ditemukan dalam kegiatan sehari-hari, seperti makan di restoran, berbelanja di mall hingga membeli minuman di coffee shop. Lagi cari rumah di yang dekat mall seperti di kawasan Bojongsari? Temukan pilihan rumahnya dengan harga di bawah Rp500 jutaan di sini!

Dasar Hukum PPN

PPN memiliki dasar hukum yang menaunginya, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1883 yang beberapa kali mengalami perubahan beberapa kali. Pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM yang bertujuan untuk menciptakan sistem perpajakan yang tepat untuk masyarakat juga untuk meningkatkan penerimaan negara.

Selanjutnya, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah untuk melengkapi kekurangan pada Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai sebelumnya. Undang-Undang ini memiliki tujuan memberikan keadilan hukum dan keamanan bagi negara dan masyarakat dengan sistem perpajakan yang jauh lebih sederhana.

Kemudian, meskipun ada ketentuan baru tentang Pajak Pertambahan Nilai pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja pada klaster perpajakan, tetapi Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 masih berlaku sebagian.

Yang terbaru, dasar hukum PPN berada di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan, yaitu pada Undang-Undang Harga Pokok Produksi  Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan.

[PropertyTip]Sebelum membeli rumah, ada banyak berkas yang harus diurus, prosedur yang harus diikuti, dan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu, lakukan persiapan dengan matang sebelum melakukan transaksi.[/PropertyTip]

Tarif Nilai Pajak PPN

<em>Berikut tarif nilai pajak PPN yang berlaku di Indonesia saat ini. (Foto: Pixabay – Kschneider 2991)</em>
Berikut tarif nilai pajak PPN yang berlaku di Indonesia saat ini. (Foto: Pixabay – Kschneider 2991)

Sesuai dengan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009, disebutkan besaran tarif PPN adalah sebagai berikut:

1. Tarif umum 10% untuk penyerahan dalam negeri

2. Tarif khusus 0% diterapkan atas ekspor BKP berwujud maupun tidak berwujud, dan ekspor JKP

3. Tarif pajak sebesar 10% dapat berubah menjadi lebih rendah yaitu 5% dan paling tinggi 15% sebagaimana yang diatur oleh Peraturan Pemerintah.

Sementara pada ketentuan terbaru dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, besar tarif PPN mengalami perubahan menjadi 11% dan 12%. Tarif PPN terbagi menjadi dua, yaitu tarif umum dan tarif khusus. Tarif PPN 11% berlaku mulai tanggal 1 April 2022, sementara untuk tarif PPN 12% paling lambat diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2025.

Sedangkan untuk tarif khusus diberlakukan untuk kemudahan dalam pemungutan PPn atas jenis barang atau jasa tertentu atau sektor usaha tertentu yang diterapkan tarif PPN final, misal 1%, 2%, atau 3% dari peredaran usaha yang diatur oleh PMK.

Objek Pajak PPN

<em>Ada beberapa objek yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku. (Foto: Pixabay – Stevepb)</em>
Ada beberapa objek yang dikenakan pajak berdasarkan undang-undang yang berlaku. (Foto: Pixabay – Stevepb)

Ada beberapa objek yang dikenakan pajak, ada juga yang dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai atau PPN. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, barang-barang yang dikenakan pajak meliputi:

1. Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha

2. Impor BKP

3. Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha

4. Pemanfaatan BKP Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

5. Pemanfaatan JKP dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean

6. Ekspor BKP Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP)

7. Ekspor BKP Tidak Berwujud oleh PKP

8. Ekspor JKP oleh PKP

Tidak hanya itu saja, secara khusus PPN juga dikenakan atas:

1. Kegiatan membangun sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain

2. Penyerahan BKP berupa aktiva yang berdasarkan tujuan semula tidak bermaksud untuk diperjualbelikan oleh PKP, kecuali atas penyerahan aktiva yang Pajak Masukannya tidak dapat dikreditkan karena perolehan BKP atau JKP yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha dan perolehan dan pemeliharaan kendara bermotor sedang, jeep, station wagon, van, dan kombi, kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan

Cara Menghitung PPN

Supaya bisa menghitung PPN dengan tepat, ada rumus yang bisa digunakan. Yakni Tarif PPN = DPP (Dasar Pengenaan Pajak) x Harga Produk/Jasa.

Semisal, Delon membeli minuman di sebuah kedai kopi di bilangan Jakarta Selatan. Kedai kopi itu memasukkan PPN kepada setiap pelanggannya yang melakukan transaksi di sana. Delon membeli minuman Iced Americano seharga Rp. 25.000. Jika merujuk pada rumus di atas maka:

PPN = DPP x Harga Produk/Jasa.

DPP yang diisi adalah 11% karena merujuk pada perubahan tarif PPN berdasarkan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Sementara untuk harga produk/jasa diisi Rp 25.000. Jadi:

PPN = 11% x Rp. 25.000 = Rp 2.750

Berarti harga yang harus dibayar oleh Delon untuk satu gelas Iced Americano yang ia beli adalah sebesar Rp 27.750.

Barang Bebas PPN

<em>Ada barang-barang bebas PPN. Berikut daftarnya. (Foto: Pixabay – Steve PB)</em>
Ada barang-barang bebas PPN. Berikut daftarnya. (Foto: Pixabay – Steve PB)

Selain ada barang yang menjadi objek pajak, ada pula barang yang bebas PPN atau tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Jenis barang yang tidak dikenai pajak adalah barang-barang tertentu yang masuk dalam kategori barang seperti berikut:

1. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, seperti minyak mentah, gas bumi tetapi tidak termasuk gas bumi seperti elpiji yang siap dikonsumsi langsung oleh masyarakat, panas bumi, asbes, batu tulis, batu setengah permata, batu kapur, batu apung, batu permata, bentonite, dolomit, felspar, garam batu, grafit, granit, andesit, gips, kalsit, kaolin, leusit, magnesit, mika, marmer, nitrat, obsidian, oker, pasie, kerikil, pasir kuarsa, perlit, fosfat, talk, tanah serap, tanah diatom, tanah liat, tawas, tras, yarosi, zeolite, basal, trackitt, batubara, bijih besi, bijih timah, bijih emas, bijih tembaga, bijih nikel, bijih perak, dan biji bauksit

2. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, meliputi beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam, daging, telur, susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran

3. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, yang meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering

4. Uang, emas batangan, dan surat berharga

Selain itu, ada jenis jasa tertentu yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai. Seperti kelompok jasa:

1. Jasa pelayanan kesehatan medik

2. Jasa pelayanan sosial

3. Jasa pengiriman surat dengan perangko

4. Jasa keuangan

5. Jasa asuransi

6. Jasa keagamaan

7. Jasa pendidikan

8. Jasa kesenian dan hiburan

9. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan

10. Jasa angkutan umum di darah, air, udara dalam negeri dan luar negeri

11. Jasa tenaga kerja

12. Jasa perhotelan

13. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum

14. Jasa penyediaan tempat parkir

15. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam

16. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos

17. Jasa boga

Tonton video berikut untuk mempelajari apa itu Nilai Jual Kena Pajak!


Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

[AskGuru][/AskGuru]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel