Apindo ajak Pemprov DKI bahas putusan PTUN soal UMP 2022

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) DKI Jakarta mengajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membahas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang memenangkan gugatan pengusaha terkait Upah Minimum Provinsi (UMP) 2022.

"Dengan putusan majelis ini, masih ada ruang gerak dibicarakan kembali," kata Wakil Ketua Dewan Pimpinan Provinsi Apindo DKI Jakarta, Nurjaman di Jakarta, Selasa.

Ia menambahkan, tujuan mengajak Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI untuk duduk bersama itu untuk mengakhiri polemik agar tidak berkepanjangan.

Menurut dia, para pengusaha menggugat revisi UMP 2022 di PTUN Jakarta yang didaftarkan pada 13 Januari 2022 untuk mencari kepastian hukum.

Ia mengaku menerima putusan PTUN DKI tersebut yang memenangkan gugatan Apindo DKI.

Di sisi lain, PTUN juga meminta Gubernur Anies Baswedan menetapkan UMP 2022 DKI sebesar Rp4,5 juta atau lebih tinggi dari Rp4,4 juta sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan.

"Kami dari awal juga sudah menyatakan apapun putusan pengadilan, kami harus taat kepada regulasi, taat kepada aturan," katanya.

Baca juga: PTUN Jakarta batalkan Keputusan Gubernur DKI soal UMP 2022
Baca juga: Pemprov DKI evaluasi putusan PTUN soal pembatalan Pergub UMP 2022

PTUN DKI Jakarta dalam amar putusan yang ditetapkan pada Selasa mengabulkan gugatan penggugat dari para pengusaha untuk seluruhnya.

Pengadilan juga membatalkan Keputusan Gubernur (Kepgub) Nomor 1517 Tahun 2021 soal UMP 2022.

Selain membatalkan Kepgub, PTUN Jakarta dalam amar putusannya juga mewajibkan Anies selaku tergugat mencabut Kepgub Nomor 1517 tahun 2021 yang diterbitkan pada 16 Desember 2021.

PTUN Jakarta mewajibkan kepada tergugat (Gubernur DKI) menerbitkan keputusan yang baru mengenai UMP 2022 dengan besaran Rp4.573.845.

Dalam amar putusan itu disebutkan bahwa besaran UMP 2022 sebesar Rp4.573.845 berdasarkan rekomendasi Dewan Pengupahan DKI Jakarta, yakni unsur serikat pekerja/buruh Nomor:I/Depeprov/XI/2021 pada 15 November 2021.
Baca juga: Kadin DKI bantah gugat Anies Baswedan ke PTUN soal kenaikan UMP

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel