Apindo Gugat Uji Materi Peraturan Outsourcing

  • Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    Tempo
    Lima Ribu Hektare Sawah Hilang untuk Jalan Tol

    TEMPO.CO, Surakarta - Pembangunan jalan tol yang menghubungkan dua kota terbesar di Indonesia, Jakarta dan Surabaya, berdampak menyusutnya lahan pertanian. …

  • Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNnews.com
    Orang Indonesia Rentan Menjadi Miskin

    TRIBUNNEWS.COM - Sekitar 75 persen dari penduduk Indonesia memenuhi kehidupannya dengan uang kurang dari 4 dollar AS per hari. …

  • Potensi hasil laut senilai Rp 360 triliun raib

    Potensi hasil laut senilai Rp 360 triliun raib

    Merdeka.com
    Potensi hasil laut senilai Rp 360 triliun raib

    MERDEKA.COM. Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) menilai, sejak Presiden SBY mengeluarkan Instruksi Presiden No.15 Tahun 2011 tentang Perlindungan Nelayan, armada perikanan nasional justru bertumpuk di perairan kepulauan. …

TEMPO.CO, Jakarta - Asosiasi Pengusaha Indonesia akan mengajukan judicial review atau permohonan uji materi mengenai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang alih daya atau outsourcing. Ketua Apindo, Sofjan Wanandi, mengatakan para pengusaha yang bergerak di sektor penyedia jasa pekerja atau dikenal dengan istilah outsourcing mengeluh. Alasannya, para pengusaha itu menilai aturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Muhaimin Iskandar, akan membatasi jenis pekerjaan yang dapat di-outsourcing.

»Kami akan mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung,” kata Sofjan ketika dihubungi Senin, 19 November 2012. Sofjan mengatakan untuk skala peraturan menteri cukup diajukan ke MA, tidak perlu sampai ke Mahkamah Konstitusi. Langkah ini akan dilakukan setelah mendapat salinan naskah peraturan menteri.

Menurut Sofyan, selama ini pemerintah lebih mendengar desakan buruh daripada pengusaha. Ia berpendapat pemerintah harus membenahi praktik outsourcing yang bermasalah. Bukan malah membatasi jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing.

Jumat lalu, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar telah menandatangani peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi mengenai pelaksanaan jenis pekerjaan alih daya. Saat ini permenakertrans baru sudah dikirimkan ke Kemhukham untuk disahkan sebagai berita negara dan diundangkan secara resmi.

Dalam peraturan menteri tersebut, tenaga kerja alih daya hanya dibatasi ntuk lima pekerjaan, yakni jasa kebersihan, keamanan, katering, transportasi, dan pertambangan dan migas. Muhaimin mengatakan akan mengawasi dengan lebih ketat pelaksanaan kerja alih daya atau outsourcing tersebut. Pemerintah tidak akan segan-segan mencabut izin perusahaan-perusahaan outsourcing yang menyengsarakan pekerja dan tidak memberikan hak-hak normatif bagi pekerja.

Mengenai ancaman pengusaha, Muhaimin mempersilakan untuk melayangkan judicial review ke Mahkamah Agung. »Gugatan permen outsourcing? Saya kira itu hak warga negara,” kata Muhaimin. Menurut dia, pro dan kontra biasa terjadi dalam suatu kebijakan yang diambil.

SUNDARI

Terpopuler:

Ahok Diminta Tak Permalukan Anak Buah

Ola, Sang Jenderal di Blok Melati

Mahasiswi Telanjang demi Kalender Amal 2013

FBR dan Warga Ambon Bentrok di Depok

Mahfud Md.: Hakim Ksatria dan Pengecut

Banjir di Pusat Kabupaten Bandung, 1 Orang Tewas

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...