APKASINDO: Banjir di Kalsel Bukan Karena Perkebunan Sawit

Syahdan Nurdin, StellaSabrina
·Bacaan 4 menit

VIVA – Bencana banjir telah melanda di beberapa provinsi di Indonesia telah menjadi perhatian pemerintah daerah dan pusat, apalagi dalam kondisi dampak Pandemi Covid- 19 yang melanda dunia dan mengakibatkan terganggunya perekonomian di dunia, khususnya Indonesia.

Beredar pendapat miring terkait bencana banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan disebabkan karena perkebunan sawit. Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (DPP APKASINDO), Dr (c). Ir. Gulat Manurung, MP.,C.APO, menyayangkan banyak pendapat miring tentang perkebunan sawit yang dikaitkan dengan bencana alam yang di Kalimantan Selatan dan Sulawesi Barat.

”Seharusnya empati yang disampaikan dan solusinya bukan malah menyudutkan sawit sebagai salah satu penyebabnya. Seperti yang disampaikan oleh salah satu NGO, saya menghimbau jangan asal melempar statement, kalau gak punya data kajian ilmiah. Apalagi sampai menyudutkan Presiden Jokowi saat berkunjung ke Kalimantan Selatan, keterlaluan. Sementara masyarakat di sana sangat menghargai kunjungan Presiden tersebut. Ini penting dilakukan seorang kepala negara untuk memberikan instruksi langsung kepada semua stakeholder yang mengurusi bencana ini, supaya semua bekerja cepat dan proses pemulihannya terkoordinasi”. Tegas Gulat.

Perkebunan kelapa sawit memiliki kontribusi besar yang positif untuk perekonomian maupun lingkungan. Gulat balik bertanya “Kalau meyalahkan sawit, saya ingin balik bertanya, apakah di Jakarta ada tanaman kelapa sawit ? atau di Manado yang sedang tertimpa bencana banjir, di Manado tidak ada sawit.”

Di Kalimantan Selatan luas perkebunan kelapa sawit 549 ribu hektar (Kementan 2019) atau sekitar 3,36?ri total luas sawit Indonesia, sementara di Riau sudah mencapai 4,02 juta hektar (26%), tapi di Riau jika musim hujan bukan tidak ada banjir, tapi masyarakat di Riau tidak langsung menyalahkan sawit.

“Yang diperlukan saat ini adalah bagaimana memperbaiki dan meningkatkan peran dan konsep sawit berkelanjutan (sustainable) apalagi pemerintah sudah menerbitkan Inpres No 6 tahun 2019 tentang Rencana Aksi Nasional (RAN) Sawit Berkelanjutan. Bagi kami petani yang mengelola 41% sawit di Indonesia tertantang dengan konsep RAN Sawit Berkelanjutan ini, dan kami petani berusaha untuk bisa mengikutinya. Niat Petani sawit ini harus dihormati oleh semua pihak, meskipun kami harus menempuh jalan Panjang untuk menuju ke sana.” jelasnya.

Gulat menyayangkan pada pemberitaan sebelumnya LAPAN (Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional) justru sudah menyimpulkan bahwa penyebab banjir adalah perkebunan, dengan indicator area perkebunan meluas cukup signifikan 219.000 hektare pada sepuluh tahun terakhir di Kalimantan Selatan.

“Kalaulah benar ini peryantaan resmi dari LAPAN, ini sudah melampaui wewenang LAPAN, karena LAPAN tidak mengurusi masalah lingkungan. Harus nya LAPAN cukup melakukan tugas nya tidak ikut mengkompori dengan menyudutkan perkebunan sebagai biang dari banjir,” ungkapnya

“Kalimantan Selatan adalah contoh kegagalan pengelolaan hutan dimasa lalu, loh kok sekarang yang disalahkan sawitnya, kita harus bersyukur dengan adanya sawit. Sawit itu pakai ilmu menanam, bukan ilmu menebang”. ujar Gulat yang juga Auditor ISPO.

Petani sawit merasa geram dengan tuduhan Walhi, LSM Lingkungan Hidup, yang menuding banjir akibat perkebunan sawit. Pasalnya, banyak pakar berpendapat bahwa banjir disebabkan tingginya curah hujan selama seminggu terakhir di Kalimantan Selatan.

“Walhi seenaknya tuduh kebun sawit penyebab banjir. Salah besar itu, tidak benar. Asal bicara saja (Walhit),” ujar Samsul Bahri, petani sawit yang juga Ketua APKASINDO Kalimantan Selatan (Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia) yang tinggal di Pelaihari, Kalimantan Selatan.

Samsul menjelaskan selama hidup di Bumi Lambung Mangkurat baru kali ini banjir besar terjadi. Selama tujuh hari lamanya, curah hujan sangat tinggi. Ditambah lagi, sungai menjadi dangkal akibat praktik pertambangan. Kondisi inilah yang membuat air meluap. Sungai tidak dapat menampung tingginya debit air.

Pemerintah seperti dilansir dari laman setkab.go.id, menjelaskan bahwa Banjir di Provinsi Kalimantan Selatan kali ini terjadi di hampir 10 kabupaten dan kota akibat luapan Sungai Barito karena curah hujan yang yang sangat tinggi selama hampir 10 hari berturut-turut.

Sungai tersebut dapat menampung 230 juta meter kubik, namun akibat curah hujan yang tinggi ini jumlah debit air yang masuk mencapai 2,1 miliar meter kubik sehingga tidak tertampung dan meluap di 10 kabupaten dan kota.

Samsul mengatakan perkebunan sawit ikut menjaga membantu lingkungan dengan merehabilitasi lahan bekas HPH. “Kami petani ini tanam pohon (sawit). Bukannya menumbang, mengeruk tanah lalu membuat lubang dan ditinggalkan begitu saja,” jelasnya.

Demikian juga pendapat Andikasruddin Rajamuda Ketua APKASINDO Sulawesi Barat. Tidak ada hubungan antara sawit dengan banjir saat ini, justru sawitlah yang menyelamatkan lingkungan akibat kecerobohan pemberian izin kepada perusahaan-perusahaan HTI yang mentelantarkan izinnya setelah kayunya habis dibabat lalu dihijaukan dengan tanaman sawit, itu faktanya, masyarakat sejahtera dan ekonomi Indonesia bangkit, seperti masa pandemik ini.

Banjir ini juga menyusahkan kami Petani, para petani menjadi terganggu dalam rotasi panen dan mobilisasi hasil panen jadi terhenti dan rumah tinggal pekerja jadi tergenang. Semua susah akibat banjir ini. Secara umum siklus pengiriman buah ke PKS akan terganggu, ya paling tidak untuk 30 hari ke depan. Ini semua akan berdampak kepada semua lini.

Sementara itu, Dr.Ir. Arief Rahmad Maulana Akbar, M.Si., Wakil Dekan Akademik Fakultas Pertanian Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) menyatakan tuduhan bahwa sawit penyebab banjir di Kalsel tidak mendasar karena lokasi banjir awal di daerah Pengaron, Kabupaten Banjar yang paling awal terendan hampir sebulan dan di Kabupaten Banjar ini sangat sedikit sawitnya.