APNewsBreak : Airbnb sepakat membuka host ke pemerintah Hawaii

HONOLULU (AP) - Airbnb Inc. telah setuju untuk membuka data kepada pemerintah negara bagian Hawaii mengenai jumlah tuan rumah di pulau itu seiring langkah Hawaii melacak para operator penyewaan tempat liburan yang belum membayar pajak.

Airbnb dan Departemen Perpajakan negara bagian tersebut mencapai kesepakatan pada pekan lalu, setelah tawar menawar mengenai ruang lingkup surat permintaan berdasarkan hukum yang diajukan oleh negara bagian Hawaii. Hakim Pengadilan Bert Ayabe menyetujui kesepakatan tersebut.

Ayabe masih harus memutuskan apakah negara bagian Hawaii memenuhi persyaratan untuk surat permintaan berdasarkan hukum tersebut. Sidang di hadapan hakim dijadwalkan untuk hari Rabu.

Negara bagian tersebut membutuhkan izin pengadilan untuk melaksanakan surat permintaan berdasarkan hukum karena penyelidikannya mengincar sekelompok pembayar pajak dan bukan individu tertentu.

"Kami bersyukur telah mencapai kompromi dengan Departemen Perpajakan Hawaii dengan menyediakan data memadai untuk membantu mereka menegakkan aturan terhadap pihak-pihak yang mungkin melanggar undang-undang pajak, sekaligus makin menjaga perlindungan privasi para tuan rumah," kata Airbnb dalam pernyataan.

Perusahaan mengatakan tetap berkomitmen untuk bekerja sama dengan para pemimpin negara untuk mengumpulkan dan mengirimkan pajak atas nama tuan rumah, yang menurut mereka akan menghasilkan $ 64 juta per tahun untuk Hawaii.

Dalam surat permintaan berdasarkan hukum tersebut, negara bagian Hawaii mengatakan sedang berusaha mengumpulkan pajak dari sewa tempat berlibur dan operator bed-and-breakfast. Hal itu sebagian disebabkan karena banyak tuan rumah pendapatannya masih di bawah angka yang relevan bagi Airbnb untuk mengirim formulir pajak ke IRS (Internal Revenue Service). Dalam surat itu juga negara bagian Hawaii juga menuding anonimitas relatif bagi tuan rumah di situs web Airbnb sebagai biang keladi, dan operator sewa sering kali hanya menggunakan nama depan.

Selain itu, banyak tuan rumah Hawaii secara ilegal menjalankan bisnis mereka tanpa izin. tiap wilayah di Hawaii menerbitkan izin untuk sewa jangka pendek, dan masing-masing memiliki peraturan yang berbeda.

Honolulu, daerah berpenduduk paling padat, menindak operator ilegal dengan undang-undang baru yang diberlakukan secara penuh awal tahun ini. Sebelum undang-undang ini berlaku, Honolulu diperkirakan memiliki sekitar 800 unit sewa dan tempat tidur dan sarapan resmi dan yang ilegal sekitar 10 kali lipatnya.

Rincian kesepakatan yang disampaikan ke pengadilan Negara bagian pekan lalu menyebutkan Airbnb akan memberikan data mengenai 1.000 tuan rumah yang berpenghasilan terbesar dari 2016 hingga 2018 kepada Departemen Perpajakan. Perusahaan itu juga akan memberikan pemberitahuan kepada para tuan rumah tersebut dua pekan sebelum informasi itu diserahkan.

Airbnb akan memberikan kepada negara bagian Hawaii data yang sudah dianonimkan berupa tuan-tuan rumah yang memiliki pendapatan tahunan lebih dari $ 2.000 selama 2016 hingga 2018.Negara bagian kemudian dapat meminta catatan individual untuk para tuan rumah tersebut namun hanya dapat memperoleh informasi untuk 500 tuan rumah setiap dua pekan.

Jika ada tuan rumah yang mengajukan mosi hukum menentang pemberian catatan itu, Airbnb tidak akan memberikan data kepada negara bagian Hawaii sampai ada keputusan hukum.

Departemen perpajakan mengutip statistik untuk membenarkan surat permintaan berdasarkan hukum itu. Menurut Departemen Perpajakan, penyelidikan terhadap 600 tuan rumah Airbnb mendapati banyak dari mereka yang tidak memiliki izin untuk mengenakan pajak cukai umum, retribusi yang mirip dengan pajak penjualan, atau tidak memiliki akun untuk membebankan pajak hotel.

Dari sekitar 500 tuan rumah yang menerima pendapatan dari Airbnb, 76 persen memiliki setidaknya satu pajak cukai yang menunggak atau pengembalian pajak akomodasi sementara, katanya.