Appsanti minta pendidik tempatkan pandangan kebhinekaan di kurikulum

Asosiasi Program Studi Pendidikan Sosiologi dan Antropologi Indonesia (Appsanti) meminta pemangku kepentingan bidang pendidikan agar menempatkan pandangan-pandangan sosiologis dan antropologis terkait kebhinekaan.

"Ini sebagai bagian utama dalam implementasi Kurikulum Merdeka di semua jenjang pendidikan," ujar Ketua Appsanti, Nurhadi dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.

Sebelumnya, diselenggarakan Musyawarah Nasional (Munas) Appsanti di Universitas Pendidikan Ganesha (Undiksha) Bali yang berlangsung pada 27-28 Oktober 2022, yang menghasilkan sejumlah rekomendasi eksternal dan mengubah pasal dalam AD/ART.

Kegiatan Munas Appsanti yang dihadiri oleh para anggota dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia, antara lain UNJ, Unesa, UNY, UPI, UNS, Unnes, UNP, UM, UNM, ULM, Unima, Unimed, Undiksha, Universitas Hamzanwadi, Universitas PGRI Sumbar, Universitas Nahdlatul Ulama NTB, Universitas Muhammadiyah Kupang, Universitas Muhammadiyah Makassar, dan Universitas Tanjungpura tersebut menghasilkan lima rekomendasi.

Selain meminta insan pendidikan menempatkan pandangan kebhinekaan dalam penerapan Kurikulum Merdeka, juga mendesak pihak Kemendikbudristek memperhatikan substansi pengembangan Kurikulum Merdeka mata pelajaran sosiologi dan antropologi di sekolah menengah atas dengan mengutamakan pandangan masa depan masyarakat Indonesia menuju Society 5.0 dengan tetap mengedepankan visi kebangsaan dan ke-Indonesiaan yang maju dan humanis.

Baca juga: UIN anugerahi honoris causa cendekiawan bidang sosiologi perdamaian

Baca juga: Program MBKM sosiologi UI buka peluang mahasiswa jadi peneliti

Kemudian, merekomendasikan untuk setiap perguruan tinggi anggota Appsanti untuk meningkatkan kerjasama dengan para praktisi pendidikan dalam implementasi Kurikulum Merdeka.

Keempat, mendesak Kemendikbudristek agar melakukan evaluasi terhadap Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) dan membuat kebijakan yang tidak merugikan mahasiswa kependidikan terkait masa depan pilihan profesinya sebagai tenaga pendidik.

Kelima, mendesak agar Lembaga Akreditasi Mandiri Kependidikan (Lamdik) melakukan evaluasi terkait besaran biaya akreditasi program studi yang terlalu besar hingga puluhan juta rupiah agar proses akreditasi program studi tidak menjadi subjek komodifikasi.

Salah satu pimpinan sidang Appsanti, I Wayan Putra Yasa mengemukakan pentingnya melakukan evaluasi konstruktif terhadap sejumlah kebijakan pendidikan di era disrupsi saat ini, termasuk evaluasi terhadap Lamdik.

"Saya kira hasil rekomendasi ini baik untuk kemajuan pendidikan, termasuk evaluasi harga Akreditasi Program Studi yang mahal, ini aspirasi mayoritas peserta Munas," kata dia.

Baca juga: Mahasiswa Magister Sosiologi Unhas riset keagamaan di Kajang

Baca juga: Pakar: Masyarakat harus benahi sikap dan tindakan untuk cegah COVID-19