Arbitrase Adalah Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan, Pahami Pengertian dan UU Arbitrase

Arbitrase Adalah Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan, Pahami Pengertian dan UU Arbitrase
Arbitrase Adalah Penyelesaian Sengketa di Luar Peradilan, Pahami Pengertian dan UU Arbitrase

Rumah.com – Munculnya konflik atau sengketa merupakan hal yang sangat lumrah dalam hal berbisnis. Biasanya, sengketa akan hadir ketika ada salah satu pihak yang melenceng dari cara melaksanakan klausul-klausul perjanjian, isi perjanjian atau disebabkan hal lainnya yang mempengaruhi jalannya sebuah bisnis sesuai kesepakatan awal berbagai pihak.

Untuk menyelesaikan perselisihan sengketa tersebut ada berbagai cara yang biasanya ditempuh. Misalnya dengan cara mediasi, negosiasi, pengadilan dan arbitrase. Khusus nama terakhir yang disebut, arbitrase merupakan sebuah lembaga yang sudah ada sejak zaman dahulu kala sebagai alternatif penyelesaian sengketa.

Secara sederhana arbitrase adalah penyelesaian masalah perdata di luar pengadilan hukum. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa menjelaskan bahwa lembaga ini ialah cara penyelesaian suatu sengketa di luar peradilan umum yang berdasarkan pada perjanjian arbitrase secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam artikel ini, akan membahas mengenai:

  • Pengertian Arbitrase

  • Dasar hukum dan UU Arbitrase secara histori

  • Prosedur Arbitrase

  • Contoh kasus penyelesaian Arbitrase

[ArticleCallout]{ “title”: “<br><strong>Contoh Surat Pernyataan Ahli Waris 2022 Menurut Hukum di Indonesi</strong>”, “excerpt”: “<strong>Simak contoh surat pernyataan ahli waris 2022 sesuai hukum di Indonesia, di sini!</strong>”, “link”: “https://www.rumah.com/panduan-properti/contoh-surat-kuasa-ahli-waris-untuk-jual-beli-rumah-dan-tanah-13986”, “image”: “https://img.iproperty.com.my/angel-legacy/1110×624-crop/static/2019/05/Surat-Kuasa-Ahli-Waris-Foto-Utama.jpg” }[/ArticleCallout]

Pengertian Arbitrase

<em>Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa di luar peradilan. (Foto: Pexels – Andrea Piacquadio)</em>
Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa di luar peradilan. (Foto: Pexels – Andrea Piacquadio)

Arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk dan menaati keputusan hakim yang mereka pilih. Arbitrase berasal dari bahasa latin yaitu Arbitrate yang memiliki arti kekuasaan untuk menyelesaikan suatu perkara menurut kebijaksanaan.

Pada dasarnya arbitrase adalah suatu bentuk pengadilan khusus di mana poin penting yang membedakan dengan pengadilan umum ialah bila jalur Pengadilan (judicial settlement) menggunakan satu peradilan permanen atau standing court sedangkan arbitrase menggunakan forum tribunal yang dibentuk khusus untuk kegiatan tersebut. Dalam arbitrase, arbitrator bertindak sebagai hakim dalam mahkamah arbitrase, sebagaimana hakim permanen, walaupun hanya untuk kasus yang sedang ditangani.

Untuk mudahnya, arbitrase merupakan penyerahan sengketa secara sukarela kepada pihak ketiga yang netral, yaitu individu atau arbitrase sementara (ad hoc). Dan bagi Anda yang cari rumah dan yang bebas sengketa tanah, coba kawasan Cinere, Depok. Untuk harga di bawah Rp700 jutaan, cek di sini!

Dasar Hukum Arbitrase atau UU Arbitrase Secara Histori

Ini dasar hukum dan/atau UU arbitrase secara histori. (Foto: Pexels – Pixabay)
Ini dasar hukum dan/atau UU arbitrase secara histori. (Foto: Pexels – Pixabay)

Arbitrase memiliki sejumlah dasar hukum yang mengatur di dalamnya. Berikut dasar hukum arbitrase:

  1. Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 menentukan bahwa “semua peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut UUD ini.” Demikian pula halnya dengan HIR yang diundang pada zaman Kolonial Hindia Belanda masih tetap berlaku, karena hingga saat ini belum diadakan pengantinya yang baru sesuai dengan Peraturan Peralihan UUD 1945 tersebut.

  1. Pasal 377 HIR Ketentuan mengenai arbitrase dalam HIR tercantum dalam Pasal 377 HIR atau Pasal 705 RBG yang menyatakan bahwa : “Jika orang Indonesia atau orang Timur Asing menghendaki perselisihan mereka diputus oleh juru pisah atau arbitrase maka mereka wajib memenuhi peraturan pengadilan yang berlaku bagi orang Eropa”. Sebagaimana dijelaskan di atas, peraturan pengadilan yang berlaku bagi Bangsa Eropa yang dimaksud Pasal 377 HIR ini adalah semua ketentuan tentang Acara Perdata yang diatur dalam RV.

  1. Pasal 615 s/d 651 RV Peraturan mengenai arbitrase dalam RV tercantum dalam Buku ke Tiga Bab Pertama Pasal 615 s/d 651 RV, yang meliputi:

– Persetujuan arbitrase dan pengangkatan para arbiter (Pasal 615 s/d 623 RV)

– Pemeriksaan di muka arbitrase (Pasal 631 s/d 674 RV)

– Putusan Arbitrase (Pasal 631 s/d 674 RV)

– Upaya-upaya terhadap putusan arbitrase (Pasal 641 s/d 674 RV)

– Berakhirnya acara arbitrase (Pasal 648-651 RV)

  1. Penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang KetentuanKetentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Setelah Indonesia merdeka, ketentuan yang tegas memuat pengaturan lembaga arbitrase dapat kita temukan dalam memori penjelasan Pasal 3 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan “ Penyelesaian perkara diluar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui wasit atau arbitrase tetap diperbolehkan”.

  1. Pasal 80 UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Satu-satunya undang-undang tentang Mahkamah Agung yang berlaku di Indonesia yaitu UU No. 14 Tahun 1985, sama sekali tidak mengatur mengenai arbitrase. Ketentuan peralihan yang termuat dalam Pasal 80 UU No. 14 Tahun 1985, menentukan bahwa semua peraturan pelaksana yang telah ada mengenai Mahkamah Agung, dinyatakan tetap berlaku sepanjang peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-Undang Mahkamah Agung ini. Dalam hal ini kita perlu merujuk kembali UU No. 1 Tahun 1950 tentang Susunan Kekuasaan dan Jalan Pengadilan Mahkamah Agung Indonesia. UU No. 1 Tahun 1950 menunjuk Mahkamah Agung sebagai pengadilan yang memutus dalam tingkat yang kedua atas putusan arbitrase mengenai sengketa yang melibatkan sejumlah uang lebih dari Rp. 25.000,- (Pasal 15 Jo. Pasal 108 UU No. 1 Tahun 1950).

  1. Pasal 22 ayat (2) dan (3) UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing Dalam hal ini Pasal 22 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1967 menyatakan: “Jikalau di antara kedua belah pihak tercapai persetujuan mengenai jumlah, macam,dan cara pembayaran kompensasi tersebut, maka akan diadakan arbitrase yang putusannya mengikat kedua belah pihak”.

Pasal 22 ayat (3) UU No. 1 Tahun 1967 : “Badan arbitrase terdiri atas tiga orang yang dipilih oleh pemerintah dan pemilik modal masing-masing satu orang, dan orang ketiga sebagai ketuanya dipilih bersama-sama oleh pemerintah dan pemilik modal”.

UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing kemudian dicabut dan digantikan dengan UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, pada Pasal 32 menyatakan:

  • Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanaman modal, para pihak terlebih dahulu menyelesaikan sengketa tersebut melalui musyawarah dan mufakat.

  • Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian sengketa tersebut dapat dilakukan melalui arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

  • Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanaman modal dalam negeri, para pihak dapat menyelesaikan sengketa melalui arbitrase tidak disepakati, penyelesaian sengketa tersebut melalui arbitrase berdasarkan kesepakatan para pihak, dan jika penyelesaian sengketa tersebut akan dilakukan di pengadilan.

  • Dalam hal terjadi sengketa di bidang penanaman modal antara Pemerintah dengan penanaman modal asing, para pihak akan menyelesaikan sengketa tersebut melalui arbitrase internasional yang harus disepakati oleh para pihak.

  1. UU No. 5 Tahun 1968 tentang Pengesahan Persetujuan Atas Konvensi Tentang Penyelesaian Perselisihan Antara Negara dan Warga Asing Mengenai Penanaman Modal atau sebagai ratifikasi atas “International Convention On the Settlement of Investment Disputes Between States and Nationals of Other States Dengan undang-undang ini dinyatakan bahwa pemerintah mempunyai wewenang untuk memberikan persetujuan agar suatu perselisihan mengenai penanaman modal asing diputus oleh International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSD) di Washington.

  1. Keppres No. 34 Tahun 1981 Pemerintah Indonesia telah mengesahkan “Convention On the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards” disingkat New York Convention (1958), yaitu Konvensi Tentang Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri, yang diadakan pada tanggal 10 Juni 1958 di New York, yang diprakarsai oleh PBB.

  1. Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 1990 Selanjutnya dengan disahkannya Konvensi New York dengan Keppres No. 34 Tahun 1958, oleh Mahkamah Agung dikeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 1990 tentang Tata Cara Pelaksanaan Putusan Arbitrase Asing, pada tanggal 1 maret 1990 yang berlaku sejak tanggal dikeluarkan.

  1. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai ketentuan yang terbaru yang mengatur lembaga arbitrase, maka pemerintah mengeluarkan UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pada tanggal 12 Agustus 1999 yang dimaksudkan untuk menggantikan peraturan mengenai lembaga arbitrase yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman dan kemajuan perdagangan internasional. Oleh karena itu ketentuan mengenai arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 615 s/d 651 RV, Pasal 377 HIR, dan Pasal 705 RBG, dinyatakan tidak berlaku lagi. Dengan demikian ketentuan hukum acara dari lembaga arbitrase saat ini telah mempergunakan ketentuan yang terdapat dalam UU No. 30 Tahun 1999.

[PropertyTip]<br><strong>Dalam tahapan proses pembuatan surat pernyataan ahli waris, lampirkan surat pernyataan tersebut. Jangan samapi keliru dan menuliskan ifnormasi yang salah supaya mempermudah dalam proses pembuatannya</strong>.[/PropertyTip]

Prosedur Arbitrase

Ini sejumlah prosedur arbitrase yang harus dilalui. (Foto: Pexels – Andrea Piacquadio)
Ini sejumlah prosedur arbitrase yang harus dilalui. (Foto: Pexels – Andrea Piacquadio)

Untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase, dibutuhkan kesepakatan antara kedua pihak yang bersengketa (dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa). Karena alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua pihak sebelum arbitrase.

Di Indonesia terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI) dan Bali International Arbitration and Mediation Centre (BIAMC).

Meskipun sama-sama lembaga arbitrase, pada dasarnya masing-masing memiliki prosedur sendiri atau rule of arbitration dalam mengatur mekanisme beracara pihak yang bersengketa. Akan tetapi setiap lembaga juga tidak menutup mata bahwa jika pihak yang bersengketa memiliki prosedur lain yang disepakati maka hal itu juga bisa digunakan.

Berikut prosedur arbitrase:

1. Pendaftaran

Sebagai tahap awal, pemohon dapat mengajukan pendaftaran permohonan arbitrase oleh pihak yang memulai proses arbitrase kepada Sekretariat Lembaga Arbitrase yang dipilih para pihak.

2. Permohonan Mengadakan Arbitrase (Request for Arbitration)

Dalam mengajukan permohonan, pemohon harus menyertakan beberapa informasi :

● Nama dan alamat para pihak

● Perjanjian arbitrase antara pihak yang bersengketa

● Fakta-fakta dan dasar hukum kasus arbitrase

● Rincian permasalahan

● Tuntutan atau nilai tuntutan

3. Dokumen

Pemohon harus melampirkan salinan otentik yang terkait dengan sengketa yang bersangkutan dan salinan otentik perjanjian arbitrase, dan dokumen lain yang relevan. Apabila ada dokumen yang akan menyusul, pemohon harus konfirmasi mengenai dokumen susulan tersebut.

4. Penunjukan Arbiter

● Pemohon menunjuk seorang arbiter sebagai pihak ketiga yang neutral paling lambat 30 hari terhitung sejak permohonan didaftarkan. Jika pemohon tidak dapat menunjuk arbiter, maka penunjukan mutlak telah diserahkan kepada Lembaga Arbitrase yang dipilih.

● Ketua Lembaga Arbitrase berwenang atas permohonan untuk memperpanjang waktu penunjukan arbiter dengan alasan-alasan yang sah tidak melebihi 14 (hari).

5. Biaya Arbitrase

Biaya pendaftaran permohonan arbitrase biasanya dibayarkan saat melakukan permohonan sebesar Rp2 juta. Sementara untuk biaya administrasi lebih beragam tergantung besar tuntutan.

Contoh Kasus Penyelesaian Arbitrase

Ada banyak kasus yang penyelesaiannya melalui arbitrase. Terkait dengan properti, kasus persengketaan tanah cukup banyak terjadi. Berikut contoh kasus penyelesaian arbitrase yang pernah ada.

1. Pemerintah Indonesia dan Hesham Al Waraq

Pada tahun 2011 mantan Wakil Komisaris Utama Bank Century Hesham, menuntut pemerintah karena karena tindakan ekspropriasi atas saham di bank tersebut. Ia meminta ganti rugi senilai US$19,8 juta. Alih-alih memperoleh ganti rugi, ICSID justru menolak gugatan Hesham terkait tindakan ekspropriasi. Dengan demikian, kemenangan Indonesia pada dua kasus Bank Century tersebut membuat pemerintah terhindar dari kewajiban membayar biaya sekitar US$100 juta atau setara dengan Rp1,3 triliun.

2. Sengketa Indonesia dengan dua perusahaan asing.

Indonesia pernah bersengketa dengan dua perusahaan asing yakni Planet Mining dan Churchill Mining. Dalam kasus ini, prosedur arbitrase dilaksanakan dengan bantuan International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) serta Investor state dispute settlement (ISDS).

Gugatan bermula dari pencabutan izin usaha kedua perusahaan oleh Pemerintah Kutai Timur pada tahun 2010. Churchill Mining Plc yang merupakan perusahaan asal Inggris pernah mengantongi izin tambang seluas 350km2 di Busang, Telen, Muara Wahau, dan Muara Ancalong dengan mengakuisisi 75% saham PT Ridlatama Group. Sementara, Planet Mining asal Australia merupakan anak perusahaan Churchill.

Sebelumnya, Churchill telah mengajukan gugatan hukum pada PTUN Samarinda. Namun, hasilnya sama, pencabutan izin usaha oleh bupati tersebut sudah sesuai prosedur. Proses banding berlanjut hingga ke MA dan hasilnya tetap sama, hingga Churchill membawa kasus ini ke arbitrase internasional. Atas putusan ICSID tersebut, Indonesia berhak memperoleh gugatan senilai US$1,31 miliar atau sekitar Rp17 triliun.

Akan tetapi, pada saat proses persidangan berlangsung, Planet dan Churchill Mining ternyata terbukti memalsukan dokumen perizinan, sehingga kegiatan investasi yang mereka lakukan termasuk ilegal. Pada akhirnya, Indonesia pun memenangkan kasus sengketa tersebut. Sementara, Planet dan Churchill Mining membayar ganti rugi senilai USD 8,7 juta.

Tonton video berikut untuk mempelajari konflik dan sengketa tanah!


Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap diDaftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah

[AskGuru][/AskGuru]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel