Arti Desentralisasi, Jenis-Jenis, Tujuan, Serta Kelebihan dan Kekurangannya

·Bacaan 6 menit

Liputan6.com, Jakarta Arti desentralisasi adalah sesuatu yang terlepas dari pusat. Sementara menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, arti desentralisasi adalah sistem pemerintahan yang lebih banyak memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah.

Secara etimologis, istilah desentralisasi berasal dari Bahasa Belanda, yaitu "de" yang berarti "lepas", dan "centerum" yang berarti pusat. Sementara, dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok pemerintahan di Daerah, arti desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah dari pemerintah atau daerah tingkat atasanya kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya.

Tujuan desentralisasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan maupun pengentasan kemiskinan di daerah. Desentralisasi berhubungan dengan otonomi daerah, yang juga merupakan bentuk demokrasi dari pemerintahan daerah. Desentralisasi akan berdampak positif pada pembangunan daerah-daerah tertinggal dalam suatu negara.

Berikut ini penjelasan mengenai arti desentralisasi menurut para ahli, beserta jenis-jenis, tujuan, maupun kelebihan dan kekurangannya yang telah dirangkum oleh Liputan6.com dari berbagai sumber, Selasa (16/11/2021).

Arti Desentralisasi Menurut Para Ahli

Ilustrasi otonomi daerah, Indonesia. (Photo on Freepik)
Ilustrasi otonomi daerah, Indonesia. (Photo on Freepik)

Menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2014, arti desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Namun ada sejumlah pendapat lain mengenai arti desentralisasi menurut para ahli ini:

Rondinelli (1983)

Arti desentralisasi adalah penyerahan perencanaan, pembuatan keputusan, ataupun kewenangan administratif dari pemerintah pusat kepada suatu organisasi wilayah, satuan administratif daerah, organisasi semi otonom, pemerintah daerah, ataupun organisasi nonpemerintah atau lembaga swadaya masyarakat.

PBB

Arti desentralisasi adalah suatu hal yang merujuk kepada pemindahan kekuasaan dari pemerintah pusat baik itu melalui dekonsentrasi (delegasi) pada pejabat wilayah ataupun melalui devolusi pada badan-badan suatu otonom daerah.

Henry Maddick (1963)

Arti desentralisasi adalah penyerahan kekuasaan secara hukum untuk dapat menangani bidang-bidang atau fungsi-fungsi tertentu kepada daerah otonom.

Rondinelli, Nellis, dan Chema (1983)

Arti desentralisasi adalah penciptaan atau penguatan, baik itu dari segi keuangan maupun hukum, kepada unit-unit pemerintahan sub nasional yang penyelenggaraannya secara bersifat substansial berada di luar kontrol langsung dari pemerintah pusat.

Jenis-Jenis Desentralisasi

Ilustrasi bendera Indonesia (Sumber: Pixabay)
Ilustrasi bendera Indonesia (Sumber: Pixabay)

Berikut jenis desentralisasi dalam pemerintahan, yaitu:

1. Desentralisasi Politik

Desentralisasi politik bertujuan untuk memberi warga negara atau perwakilan terpilih mereka lebih banyak kekuasaan dalam pengambilan keputusan publik. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan bentuk-bentuk pemerintahan yang lebih partisipatif dengan memberikan pengaruh yang lebih besar kepada warga negara, atau perwakilan mereka dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan rencana.

2. Desentralisasi Administrasi

Desentralisasi administratif melibatkan pendistribusian kembali wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan untuk menyediakan layanan publik dari pemerintah pusat ke unit lokal instansi pemerintah, pemerintah daerah atau badan publik semi-otonom atau perusahaan.

3. Desentralisasi Fiskal

Tanggung jawab keuangan adalah komponen inti dari desentralisasi. Jika pemerintah daerah dan organisasi swasta ingin menjalankan fungsi desentralisasi secara efektif, mereka harus memiliki tingkat pendapatan yang memadai baik yang diperoleh secara lokal atau ditransfer dari pemerintah pusat– serta kewenangan untuk membuat keputusan tentang pengeluaran.

4. Desentralisasi Pasar

Desentralisasi pasar melibatkan pengalihan tanggung jawab terhadap pasar dari publik ke sektor swasta termasuk bisnis dan organisasi non-pemerintah. Desentralisasi pasar mungkin melibatkan reformasi hukum konstitusional serta pengesahan undang-undang baru.

5. Desentralisasi Lingkungan

Dengan desentralisasi, pemerintah bisa lebih mengontrol hutan, air, mineral, satwa liar dan sumber daya lain yang dimiliki. Pelimpahan kendali kepada pemerintah daerah atau lokal terbukti merupakan cara yang efektif untuk menangani masalah seperti penggunaan lahan ilegal, zonasi, kerusakan lingkungan, dan eksploitasi.

Tujuan Desentralisasi

Ilustrasi Ekonomi di Indonesia (Liputan6.com / Abdillah)
Ilustrasi Ekonomi di Indonesia (Liputan6.com / Abdillah)

Sistem desentralisasi diterapkan bukan tanpa maksud, melainkan ada tujuan yang ingin dicapai, berikut ini beberapa di antaranya:

1. Perbaikan Sosial Ekonomi di Daerah

Tujuan desentralisasi yang pertama adalah untuk memperbaiki sosial ekonomi di daerah melalui penerapan berbagai program pemerintah.

2. Mencegah Pemusatan Keuangan

Tujuan desentralisasi berikutnya adalah dapat mencegah pemusatan keuangan. Seperti yang banyak orang ketahui dengan adanya sistem desentralisasi maka pemerintah pusat melimpahkan pengelolaan keuangan kepada pemerintah daerah. Dengan demikian, maka penganggaran dan realisasi keuangan daerah dapat terlaksana untuk peningkatan kerja sama umum di daerah tersebut.

3. Bentuk Demokrasi Pemerintah Daerah

Tujuan desentralisasi selanjutnya adalah untuk membentuk demokrasi pemerintah daerah. Melalui penerapan sistem desentralisasi pemerintah berharap masyarakat juga turut serta dalam proses penyelenggaraan pemerintah.

Kelebihan Desentralisasi dalam Pemerintahan

Ilustrasi Budaya Masyarakat Indonesia Credit: unsplash.com/Ruben
Ilustrasi Budaya Masyarakat Indonesia Credit: unsplash.com/Ruben

Berikut ini ada kelebihan dari desentralisasi dalam pemerintahan, yaitu:

1. Lebih efektif

Kelebihan desentralisasi yang paling utama adalah meningkatkan efektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan di semua daerah. Dengan desentralisasi, penyelenggaraan pemerintah jadi lebih efektif karena tidak perlu menunggu arahan langsung dari pusat. Pemerintah daerah tentunya tidak lagi harus menunggu adanya intruksi dari pemerintah pusat untuk mengatasi masalah tertentu.

2. Meringankan pekerjaan pemerintah pusat

Dengan tiap daerah melaksanakan kegiatan pemerintahannya sendiri, pekerjaan pemerintah pusat jadi lebih ringan. Desentralisasi merupakan alternatif sebagai upaya mengurangi penumpukan pekerjaan yang dimiliki pemerintah pusat.

3. Birokrasi tidak terlalu panjang

Dengan desentralisasi, proses birokrasi untuk menjalankan pemerintahan daerah tidak terlalu panjang. Memangkas tahapan-tahapan prosedural dalam birokrasi dapat membuat sistem pemerintahan lebih efisien. Birokrasi yang panjang dan berbelit seringkali menjadi tempat terjadinya tindak pidana korupsi.

4. Lebih efisien biaya

Salah satu kelebihan desentralisasi adalah lebih efisien dalam segi biaya. Tanpa adanya birokrasi yang panjang dan wewenang pasar dan finansial turut dipegang oleh pemerintah daerah, pengeluaran daerah jadi lebih terkontrol. Pelayanan masyarakat akan menjadi lebih cepat dan efisien.

5. Kemajuan daerah terukur

Dengan desentralisasi, daerah-daerah yang tertinggal akan lebih diperhatikan oleh pemerintah setempat. Pemerintah daerah jadi lebih fokus membangun daerahnya. Pengembangan beserta perencanaan dari beragam lembaga pemerintahan akan lebih terintegrasi.

6. Meningkatkan hubungan pusat dan daerah

Meski desentralisasi memungkinkan daerah mengatur pemerintahannya sendiri, pemerintah pusat tetap ikut andil dalam berbagai keputusan. Ini yang bisa membuat hubungan pusat dan daerah akan tetap terjalin dengan baik.

Kekurangan Desentralisasi dalam Pemerintahan

Ilustrasi Debat (Photo by Werner Pfennig from Pexels)
Ilustrasi Debat (Photo by Werner Pfennig from Pexels)

Tak hanya ada soal kelebihan saja, namun juga ada kekurangan dari desentralisasi dalam pemerintahan, yaitu:

1. Perbedaan kebijakan antar daerah

Adanya desentralisasi di tiap pemerintahan daerah bisa menyebabkan perbedaan kebijakan antar daerah. Pemerintah daerah yang bisa membuat kebijakannya sendiri bisa membuat tiap daerah memiliki banyak perbedaan dalam sistem otonomi daerahnya.

2. Mendorong timbulnya paham kedaerahan

Desentralisasi juga memicu paham kedaerahan yang kuat. Jika berlebihan, sikap ini dapat memicu perpecahan antar daerah. Paham kedaerahan dapat menjadi ancaman bagi keutuhan nasional.

3. Mengikis peran pemerintah pusat

Berkurangnya peran pemerintah pusat bisa mengikis keterlibatan pusat dalam daearah. Sebagai pemegang arahan tertinggi, pemerintah pusat tetap harus memiliki peran utama dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

4. Penyelenggaraan lebih kompleks

Dengan desentralisasi, struktur dari pemerintahan menjadi kian kompleks. Kebijakan pemerintah daerah bisa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk memutuskan sesuatu perkara. Keseimbangan nasional bisa terganggu karena beragamnya kepentingan pemerintah daerah.

5. Rawan eksploitasi kekayaan daerah

Desentralisasi juga bisa memicu eksploitasi kekayaan daerah. Dengan desentralisasi, pemerintah daerah bisa bebas menggunakan kekayaan daerahnya. Jika pemerintahan tidak berjalan dengan baik, ini bisa memicu eksploitasi dan korupsi.

6. Tidak efektif jika pemerintah daerah tidak kompeten

Desentralisasi harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang benar-benar kompeten. Jika pemerintah tidak berjalan dengan baik, desentralisasi bisa menambah beban inefektivitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel