Arya: Keterbukaan informasi publik oleh BUMN meningkat

Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengakui telah terjadi perubahan besar keterbukaan informasi publik oleh perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Arya menyebut pada awal 2019 hingga 2020 ada sekitar 79 BUMN yang tidak aktif melakukan komunikasi serta agenda setting ke media massa dan pada tahun ini hanya tinggal enam BUMN yang belum optimal dalam penerapan agenda settingnya.

“Tidak hanya urusan administrasi, urusan pemberitaan ini perubahan besar sekali,” kata Arya dalam forum edukasi dan dialog bertajuk "Proses Keterbukaan Informasi Publik untuk Meningkatkan Budaya Awareness serta Mengoptimalkan Akses Informasi di Sektor Keuangan dan Perbankan" di Bekasi, Selasa.

Kenaikan tersebut, sambung Arya, tampak dari naiknya pemberitaan baik tentang BUMN sebesar 47 persen dari tahun 2020 ke 2021, di mana terdapat sekitar 664 ribu pemberitaan tentang BUMN atau setara dengan 1820 berita per hari sepanjang tahun 2021.

“Tahun 2022 ini naik, kami belum hitung detail tapi ini naik,” ujarnya.

Baca juga: Arya: Keterbukaan informasi publik penerapan tata kelola perusahaan

Peningkatan kinerja keterbukaan informasi publik BUMN pun semakin naik kelas dari tahun 2019 ke 2021, ia menyebutkan jumlah perusahaan BUMN naik sebesar 325 persen menjadi cukup informatif dari tahun 2019 ke 2021.

“Ini perubahan yang kita lakukan, jadi langkahnya jelas,” kata Arya.

Dalam materi paparannya disebutkan pula terjadi kenaikan kelas jumlah perusahaan BUMN menjadi informatif sebesar 50 persen, lalu 15 dari 141 perusahaan BUMN naik 150 persen menjadi sudah menuju informatif, dan perusahaan BUMN yang sebelumnya tidak informatif naik 325 persen menjadi kurang informatif.

Baca juga: Keterbukaan informasi publik percepat pembangunan perekonomian

Arya juga memaparkan terjadi peningkatan kualitas publikasi dan komunikasi dari tahun ke tahun, di mana terjadi penurunan drastis dari 79 BUMN yang tidak aktif melakukan komunikasi agenda setting ke media massa pada 2019-2020, menjadi hanya tinggal 6 BUMN yang belum optimal dalam penerapan agenda settingnya.

“Melalui penerapan pelaporan dan orkestrasi agenda setting yang rutin dan terukur, terjadi peningkatan literasi komunikasi dan media massa di lingkungan BUMN 13 kali lebih baik sejak tahun 2019 sampai 2022,” paparnya.

Dalam acara yang digelar oleh Komisi Informasi Pusat tersebut, turut hadir Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro, Plt. Sekretaris Komisi Informasi Pusat Nunik Purwanti, Direktur Departemen Komunikasi Bank Indonesia Junanto Herdiawan, Komisioner Ketua Bidang Advokasi, Sosialisasi dan Edukasi Komisi Informasi Pusat Samrotunnajah Ismail, serta Anggota Komisi XI Zulfikar Arse Sadikin yang hadir secara daring.

Baca juga: Arya: Keterbukaan informasi publik penerapan tata kelola perusahaan

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel