Asal Muasal Adanya Hukum di Indonesia dari Masa ke Masa

Syahdan Nurdin, garrixyanri-45
·Bacaan 2 menit

VIVA – Negara Indonesia merupakan negara hukum. Yang dimaksud dengan negara hukum adalah negara yang menjunjung tinggi segala peraturan dan perundang-undangan yang sudah tercantum dalam negara tersebut, seperti yang terdapat dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 1945 yang mempunyai makna bahwa negara hukum yang pelaksanaan ketatanegaraanya dilaksanakan berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Dalam sebuah negara hukum, kekuasaan akan dijalankan oleh pemerintah berdasar kedaulatan hukum atau yang kita sebut sebagai supremasi hukum yang bertujuan untuk menjalankan sebuah ketertiban hukum.

Fase Pra-Kolonial

Fase Pra-Kolonial biasa disebut dengan fase sebelum penjajahan, dahulu Indonesia sebelum adanya penjajahan menganut sistem kerajaan, diantara lain kerajaan Maja pahit, kerajaan Sriwijaya, kerajaan Mataram dan sebagainya. Pada saat itu berarti masih menerapkan hukum sistem antar masing-masing wilayah kerajaan.

Terdapat 2 zaman kerajaan yaitu kerajaan Hindu-Budha dan zaman kerajaan islam

Fase Kolonial

Fase kolonial biasa disebut dengan fase penjajahan, semenjak Belanda menjajah Indonesia, banyak sekali perubahan terutama dalam sistem hukum di Indonesia. Sejak masa VOC berlangsung pada abad XVII, tatanan hukumnya dikualifikasikan sebagai tatanan hukum represif in optima forma. Tatanan hukum yang berlaku saat itu menguntungkan bangsa Belanda dan merugikan bangsa Indonesia terutama dalam bidang ekonomi.

Periode kolonialisme Jepang

Pada Maret 1942, Terjadi pada saat Jepang ingin menguasai kekuasaan yang Belanda miliki pada waktu itu. Jepang mulai menduduki seluruh daerah Hindia Belanda.

Untuk melaksanakan tata pemerintahan di Indonesia, pemerintahan balatentara Jepang berpedoman kepada undang-undangnya yang disebut “Gunseirei”.

Masa pendudukan Jepang pembaharuan hukum tidak banyak terjadi, seluruh peraturan perundang-undangan yang tidak bertentangan dengan peraturan militer Jepang, tetap berlaku sembari menghilangkan hak-hak istimewa orang-orang Belanda dan Eropa lainnya.

Fase Kemerdekaan

Pertemuan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Minggu (13/10/2019) kemarin menyepakati tiga poin utama. Salah satunya adalah mendorong Amandemen UUD 1945 secara menyeluruh. Sejarah mencatat, Amandemen UUD 1945 sudah dilakukan sebanyak 4 kali sejak Reformasi 1998.

Sejak pertamakali dicetuskan pada 1945 hingga berakhirnya Orde Lama pimpinan Presiden Sukarno, kemudian berlanjut masa Orde Baru yang dikendalikan Presiden Soeharto selama 32 tahun, UUD 1945 sama sekali belum pernah diamandemen.

Baru setelah Soeharto tumbang akibat gelombang Reformasi 1998, dilakukan perubahan besar-besaran dalam sistem perpolitikan di Indonesia, termasuk dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945 yang berdampak siginifikan terhadap perpolitikan dan tata kelola negara RI di kemudian hari.