ASEAN Harapkan Penjelasan Myanmar Atas Konflik Rohingya

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Jenderal Perhimpunan negara Negara Asia Tenggara (ASEAN) Surin Pitsuwan mengharapkan penjelasan secara menyeluruh dari Pemerintah Myanmar atas terjadinya konflik berdarah antara Muslim Rohingya dan etnis Budha Rakhine di Myanmar.

"Saya berharap ada penjelasan dari pemerintah Myanmar karena ini merupakan isu yang kritis dan menjadi perhatian utama," kata Sekjen ASEAN Surin Pitsuwan di Jakarta, Rabu.

Konflik yang terjadi di negara bagian Rakhine itu berpotensi mengganggu harmonisasi negara-negara anggota ASEAN. Oleh sebab itu, agar tercipta Komunitas ASEAN pada 2015, maka konflik tersebut harus segera diselesaikan, kata Surin.

"Kami juga harus mencari dukungan (dari masyarakat internasional) untuk memahami isu tersebut secara menyeluruh," kata Surin.

"Kita juga harus mencari siapa dalang di balik semua ini," kata dia.

Namun Surin enggan berkomentar menanggapi pertanyaan wartawan tentang sikap diam pemimpin oposisi Myanmar Aung San Suu Kyi.

"Saya tidak bisa berbicara tentang hal ini. Ini semua merupakan tanggung jawab kolektif pemerintah Myanmar untuk berdiri dan menjelaskan kepada ASEAN," kata Surin.

ASEAN berupaya untuk mengumpulkan informasi dan data tentang konflik itu dari sejumlah pihak seperti Badan PBB untuk Urusan Pengungsi (UNHCR) serta negara-negara tetangga Myanmar.

"Saya berharap ini menjadi momentum yang tepat ke depan dan ASEAN sebagai instrumen yang tepat untuk mengatasinya," kata Surin yang menekankan adanya konsolidasi dan dialog di antara negara-negara anggota ASEAN untuk menyelesaikan masalah itu.

Status kewarganegaraan etnis Rohingya kini tidak jelas karena pemerintah Myanmar menganggap mereka sebagai imigran ilegal di negaranya.

Amnesti Internasional melaporkan bahwa kaum minoritas Rohingya menjadi sasaran utama ketika kerusuhan terjadi dan terus mengalami pelanggaran hak asasi manusia.

Kelompok hak asasi manusia itu juga mengatakan pasukan keamanan, termasuk polisi dan tentara, telah menahan ratusan orang Rohingya.

Status situasi darurat diberlakukan di Rakhine bulan Juni setelah terjadi bentrokan berdarah antara warga Budha dan Muslim.

Presiden Myanmar Thein Sein pada awal Juli mengeluarkan solusi yang mengatakan penyelesaian etnis di negara bagian Rakhine bisa dilakukan dengan mengirim Rohingya ke negara ketiga atau ke UNHCR.(rr)

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.