ASN Perlu Mutakhirkan Data Secara Mandiri Lewat Aplikasi My SAPK di 2021

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, mengatakan jika ASN ingin mendapatkan pelayanan kepegawaian yang prima, maka harus memutakhirkan datanya secara mandiri melalui aplikasi My SAPK.

My SAPK adalah aplikasi berbasis teknologi seluler untuk PNS yang terintegrasi dan terhubung secara daring dengan database PNS Nasional untuk informasi profil PNS.

“Pada hari ini kita akan melaunching Aplikasi My SAPK untuk memutakhirkan data Mandiri. Jadi pemutakhiran data Mandiri ini bisa melihat data Anda, dan Anda bisa memperbaikinya bahkan memutakhirkannya setiap waktu terjadi perubahan data, jadi tidak perlu menunggu,” Bima dalam Kick off Meeting Pemutakhiran Data Mandiri ASN dan PPT Non ASN, Senin (24/5/2021).

Bima menjelaskan, pelayanan kepegawaian akan tergantung pada kesiapan kemutakhiran data yang ASN perbaiki sendiri. Apabila data ASN yang bersangkutan mutakhir, tentu tidak akan menjadi alasan pelayanan kepegawaian menjadi lambat, tetapi pelayan itu bisa menjadi sangat lambat apabila data-datanya tidak mutakhir.

“Karena itu menjadi tanggung jawab saudara. Dan Anda perlu untuk memutakhirkan data itu sebelum Anda mendapatkan layanan kepegawaian yang prima,” ujarnya.

Disamping itu data kepegawaian ini untuk juga akan berkontribusi terhadap database ASN nasional, pada akhirnya akan menjadi satu data nasional.

Database yang Akurat

Ilustrasi Aparatur Sipil Negara atau PNS
Ilustrasi Aparatur Sipil Negara atau PNS

Tentunya, dengan database yang akurat itu banyak sekali pelayanan-pelayanan yang berhubungan dengan ASN atau berhubungan dengan pemerintahan dapat dilakukan melalui pemutakhiran data Mandiri ini.

“Dengan menjadi single-sign-on BKN menjadi pintu masuk untuk berbagai aplikasi dan layanan dalam pemerintahan. Jadi daripada kemudian kita harus menghafal banyak sekali password kita cukup masuk dalam satu pintu saja single sign on dn itu dikelola oleh BKN,” jelasnya.

Sehingga, nantinya berbagai instansi Pemerintahan baik Lembaga dan Kementerian bisa bergabung dengan single sign on BKN. Misalnya saja Kementerian Keuangan sudah meminta bergabung dengan single-sign-on BKN untuk masalah masalah anggaran, serta Kementerian Kominfo juga melakukan hal sama.

“Jadi semakin banyak itu digunakan akan semakin efisien dan semakin lengkap yang dimiliki dalam satu data ASN ini,” imbuhnya.

Menurutnya pemutakhiran data ini sangat penting, lantaran sejak merdeka Indonesia baru dua kali memutakhirkan data ASN, yang pertama tahun 2002 dan tahun 2014.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel