Asosiasi Dukung Pembatasan Waralaba Restoran

  • Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    Tempo
    Istana Tolak Akuisisi BTN, Dahlan: Sayang Sekali

    TEMPO.CO, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan menyayangkan penolakan Istana atas akuisisi Bank Tabungan Negara (BTN) oleh Bank Mandiri. "Sayang sekali sebenarnya. Momentum yang sangat baik tidak bisa kita manfaatkan," kata Dahlan kepada wartawan melalui pesan pendek pada Rabu, 23 April 2014. …

  • Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    Merdeka.com
    Dahlan Iskan melawan SBY dan Dipo Alam

    MERDEKA.COM. Kemarin, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui Sekretaris Kabinet (Setkab) Dipo Alam meminta Menteri BUMN Dahlan Iskan menunda rencana privatisasi PT. Bank Tabungan Negara (BBTN). …

  • Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    Merdeka.com
    Kemendag klaim industri fesyen muslim RI paling ternama di dunia

    MERDEKA.COM. Kementerian Perdagangan mengklaim industri fesyen muslim Indonesia saat ini paling ternama di dunia. Industri sejenis di Malaysia, negara muslim terdekat, dinilai belum mampu menyaingi. …

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pengarah Perhimpunan Waralaba dan Lisensi Indonesia (WALI), Amir Karamoy, menyambut positif rencana Kementerian Perdagangan untuk membatasi kepemilikan waralaba rumah makan. "Ini sesuai dengan induk hukum waralaba, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dan akan berdampak positif bagi pengembangan usaha kecil dan menengah," kata Amir kepada Tempo, di Jakarta, Senin, 11 Februari 2013.

Menurut dia, aturan pembatasan waralaba restoran ini bisa menumbuhkan UKM karena ada proses transfer teknologi. Selain itu, secara kultural peran UKM ditingkatkan. "Selama ini, UKM di Indonesia itu dibonsai. UKM harus menjadi besar dengan cara seperti ini. Peran UKM akan meningkat dalam industri," katanya.

Kementerian Perdagangan akan mengeluarkan peraturan pembatasan kepemilikan waralaba kafe dan restoran dari dalam maupun luar negeri. Nantinya, sebuah perusahaan pemilik waralaba bisa mengendalikan penuh sebuah gerai rumah makan atau rumah minum. Tapi setelah memiliki gerai dalam jumlah tertentu, kepemilikan harus dibagi dengan pelaku UKM. Aturan tersebut rencananya keluar pada pekan ini.

Namun, Amir menilai kepemilikan UKM dalam sebuah gerai harus lebih dari 50 persen. Jika tidak, tujuan kebijakan ini untuk menumbuhkan sektor UKM akan percuma. WALI menyatakan tidak masalah jika 3-10 UKM bersatu menjadi pemilik dominan dari sebuah gerai. "Mereka harus dominan, makanya harus diberi peluang lebih," katanya.

Amir mengatakan, Kementerian Perdagangan tidak perlu khawatir dengan potensi konflik antara pemilik waralaba dan UKM dengan skema kepemilikan tadi. Menurutnya, ada-tidaknya konflik merupakan hal teknis di lapangan yang bergantung pada kesepakatan UKM dan pemilik waralaba.

Peraturan menteri perdagangan ini akan melengkapi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor: 68/M-DAG/PER/10/2012 tentang waralaba untuk jenis usaha toko modern. Peraturan ini memiliki misi menjaga semangat prinsip berbagi dalam waralaba. Pengusaha waralaba juga didorong menjadi promotor pengembangan daerah, serta menciptakan wirausaha baru.

ANANDA TERESIA

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.

Memuat...