Asosiasi Jalan Tol: Usai Masa Pandemi Covid-19, Model Bisnis Perlu Diperhatikan

1 / 1

Asosiasi Jalan Tol: Usai Masa Pandemi Covid-19, Model Bisnis Perlu Diperhatikan

RumahCom – Asosiasi Jalan Tol Indonesia menilai solusi penanganan sektor infrastruktur termasuk jalan tol seusai masa pandemi Covid-19 perlu memperhatikan model bisnis yang ada.

Sekjen Asosiasi Jalan Tol Indonesia (ATI), Krist Ade Sudiyono pun mengatakan bahwa hal itu perlu dilakukan karena pengadaan dan model bisnis infrastruktur di Indonesia berbeda dan unik.

Pertama, pengadaan infrastruktur, yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah karena argumentasi keterbatasan APBN, dijalankan dengan mengundang badan usaha, baik BUMN atau swasta via model bisnis public-private partnership atau kerja sama pemerintah dengan badan usaha. Meskipun demikian, model bisnis ini mempunyai batas waktu, yaitu selama 25 tahun, 30 tahun, dan paling maksimal 50 tahun jangka waktu konsesi.

Namun menurut Krist, model bisnis ini di Indonesia belum benr-benar menunjukkan hasil yang memuaskan. “Saat ini baru menjelang level establishment menuju model bisnis yang lebih mature,” ujarnya saat siaran pers, Rabu (15/3/2020).

Tidak hanya itu, Krist juga memaparkan bahwa para pemodal swasta masih mengalami kelembaman kolaboratif akibat berbagai pengalaman proyek yang belum tuntas, model bisnis yang belum terbukti, serta masalah keseimbangan kapasitas kolaboratif, baik di sisi pemerintah ataupun swasta nasional.

Namun menurutnya, apapun gangguan bisnis yang terjadi di rentang waktu tersebut, pasti akan disikapi dengan kuat oleh para pemodal proyek infrastruktur. Hal ini dilakukan untuk mengembalikan tingkat pengembalian investasi yang diperjanjikan dalam perjanjian pengusahaan infrastruktur tersebut. Dan hal itu juga lah yang saat ini dituntut oleh para operator infrastruktur, berupa stimulus ekonomi, ataupun insentif baik fiskal atau moneter dari pemerintah.

Kedua, proyek infrastruktur ialah instrumen politik pemerintah. Pada kondisi normal, proyek infrastruktur merupakan solusi membangun daya saing nasional dan pertumbuhan ekonomi. Namun, di masa pandemi Covid-19 seperti ini, proyek infrastruktur juga bisa dijadikan sebagai saluran menggelontorkan fresh money ke publik.

Hal itu dilakukan dengan narasi menyediakan lapangan pekerjaan untuk menekan isu sosial turunannya dan menggulirkan roda perekonomian. Jadi, proyek infrastruktur masih tetap akan dilakukan pemerintah. “Setidaknya proyek-proyek infrastruktur milik pemerintah dan BUMN akan terus di-support untuk dibangun dan diselesaikan proses konstruksinya,” ujarnya.

Ia juga menyatakan usai masa pandemi Covid-19 ini, perubahan fundamental yang terjadi di bisnis infrastruktur Indonesia berkaitan dengan keberlanjutan dari model bisnis penyediaan infrastruktur dan tuntutan perubahan sistem operasional yang lebih efisien.

Dari perspektif model bisnis, katanya, upaya melibatkan partisipasi swasta akan menjadi lebih menantang. Kemudian, di sistem operasi, para operator akan menginduksi sistem operasi yang lebih efisien, termasuk dalam hal kreativitas mencari sumber pendanaan murah.

Menurutnya, upaya diversifikasi instrumen pendanaan proyek akan kian beraneka ragam dan meluas pasca pandemi Covid-19 ini. Dan saat ini, adalah masa pembuktian, apakah betul pemerintah tetap berupaya menjaga keberlangsungan investasi infrastruktur, termasuk model bisnisnya di Indonesia.

“Kalau terbukti, pengadaan infrastruktur publik akan terus berjalan. Industri infrastruktur akan terus menjadi sasaran investasi bagi para pemodal pada masa yang akan datang,” jelasnya.

Temukan lebih banyak pilihan rumah terlengkap di Daftar Properti dan Panduan Referensi seputar properti dari Rumah.com

Hanya Rumah.com yang percaya Anda semua bisa punya rumah.