Asosiasi pedagang pasar apresiasi pembentukan lembaga khusus pangan

Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia (APPSI) menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) karena membentuk lembaga khusus yang mengatur stok cadangan pangan yakni Badan Pangan Nasional (BPN).

"Terimakasih Presiden Joko Widodo, aspirasi dan usulan kami para pedagang pasar telah didengar dan kami sampaikan apresiasi kami. Hal itu terkait harapan adanya lembaga khusus yang mengatur cadangan pangan nasional dengan skema stok bantalan atau buffer stock dan program subsidi melalui BLT," Kata Kepala APPSI Sudaryono lewat keterangannya di Jakarta, Kamis.

APPSI memberikan usulan langsung kepada Presiden terkait ketahanan dan cadangan pangan nasional serta skema subsidi untuk rakyat.

Baca juga: Badan Pangan Nasional: Operasi pasar mampu stabilkan harga beras

Sudaryono menjelaskan, aspirasi dan usulan yang disampaikannya itu terkait lembaga khusus yang mengatur stok cadangan pangan melalui skema buffer stock atau upaya untuk menggunakan penyimpanan komoditas yang bertujuan menstabilkan harga di seluruh lapisan perekonomian, serta penyaluran subsidi dalam bentuk bantuan langsung tunai (BLT).

Hal tersebut, lanjut Sudaryono, menyusul pernyataan Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi yang mengatakan langsung kepada dirinya serta melalui media televisi, bahwa Presiden Jokowi telah mendengar aspirasi serta harapan yang disampaikan oleh APPSI terkait skema buffer stock dalam mewujudkan program ketahanan pangan nasional dan penyaluran subsidi melalui BLT.

Menurut Sudaryono, APPSI gencar membela dan memperjuangkan kesejahteraan pedagang pasar di tengah kepungan keberadaan ritel modern, salah satunya dengan memberikan draf usulan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat kepada DPR RI.

Hal tersebut bertujuan agar keberadaan dan eksistensi pasar rakyat tradisional tetap ada, dan pedagang dapat hidup lebih sejahtera.

Baca juga: Sri Mulyani: El Nino picu turunnya target pertumbuhan pertanian 2023

Dari 10 Bab dan 47 Pasal dalam draf usulan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat tersebut, salah satunya APPSI menekankan pada pentingnya posisi dan keberadaan gudang sebagai buffer stock kebutuhan bahan pokok untuk pasar yang harus disediakan negara atau pemerintah.

"Jadi nanti kita tinggal tunggu Perpres dan aturan turunannya disahkan oleh pemerintah, dan kita harap dapat segera diselesaikan sehingga skema buffer stock ini bisa berjalan dengan baik hingga stabilitas harga pangan nasional bisa terus terjaga, petani atau peternak senang, pedagang untung dan masyarakat juga nyaman, serta inflasi juga terjaga," kata Sudaryono.

Terkait bantuan sosial, APPSI berharap program pengalihan subsidi BBM yang akan dilakukan oleh pemerintah tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai dan bukan berupa barang.

"Jadi saran dari pedagang pasar, bansos itu sebaiknya dalam bentuk tunai atau bisa melibatkan pedagang pasar. Jadi tidak memotong atau bersaingan dengan pedagang pasar yang rantai pasoknya sudah mapan. Jadinya kacau seperti sekarang ini," ujar Sudaryono.

Baca juga: Pengamat sarankan pengelolaan cadangan pangan gunakan stok dinamis

Menurutnya, belakangan ini banyak kontraktor bansos yang memborong telur dikandang-kandang milik peternak dengan harga tinggi sehingga, stok telur yang ada di kandang semakin menipis dan tentunya harga menjadi tinggi ketika dijual di pasar.

"Memang fakta di lapangan karena ada bansos lagi ramai, kandang-kandang peternak di borong oleh kontraktor bansos itu dengan harga tinggi, karena mereka jual ke pemerintah yang diterima oleh penerima bansos, akibatnya stok menipis, permintaan tinggi dan harga menjadi naik," ujar Sudaryono.