Aturan Baru Jokowi: Komisaris BUMN Ikut Tanggung Jawab Jika Perusahaan Merugi

Merdeka.com - Merdeka.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menerbitkan aturan baru yang telah diteken sejak 8 Juni 2022. Aturan baru tersebut mewajibkan komisaris BUMN bertanggungjawab atas kerugian yang dialami perusahaan.

Aturan baru tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.

Kewajiban komisaris tertuang dalam Pasal 59 ayat 2. Di sini ada sedikit perubahan spesifik dari aturan sebelumnya. Dengan memasukkan diksi 'rugi' dalam isi ayat tersebut.

"Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian BUMN apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)," bunyi pasal 59 ayat 2, dikutip Senin (13/6).

Sebetulnya, isi pasal ini tak jauh berbeda dengan amanat yang tertuang dalam Pasal 59 ayat 2 PP Nomor 45/2005. Di sana tertulis "Komisaris dan Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),"

Meski ada perubahan terkait diksi, sehingga jenis kesalahan atau kelalaian yang tertuang di aturan sebelumnya dengan jelas disebut 'kerugian'. Sementara, pasal 59 ayat 1 PP 23/2022 sendiri mengamanatkan Komisaris BUMN dan Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN.

Tambahan Syarat

Selain melakukan perubahan, Jokowi juga menambah sejumlah syarat guna melengkapi maksud dari Pasal 59 ayat 2. Tambahan ini mengenai kewajiban tanggung jawab atas kerugian bisa dilepas dengan beberapa ketentuan.

Setidaknya, ada tiga ketentuan yang diatur Jokowi dan dirangkum dalam pasal 59 ayat 2a. Sehingga berbunyi;

Anggota Komisaris dan Dewan Pengawas tidak dapat dipertanggungiawabkan atas kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila dapat membuktikan:

a. telah melakukan Pengawasan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan Perseroan/Perum dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan/ Perum;

b. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan direksi yang kerugian; dan

c. telah memberikan nasihat kepada direksi untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

"Atas nama Perum, Menteri dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perum," tulis pasal 59 ayat 3 PP 23/2022.

Reporter: Arief Rahman Hakim

Sumber: Liputan6.com [idr]

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel