Australia Berhasil Tundukkan Facebook

Lazuardhi Utama
·Bacaan 3 menit

VIVAFacebook akhirnya menyerah. Media sosial milik Mark Zuckerberg ini setuju membayar perusahaan raksasa media di Australia, News Corp Australia, untuk konten jurnalistik yang diambil dari media-media perusahaan ini.

Kesepakatan itu dicapai beberapa pekan setelah Australia mengesahkan undang-undang kontroversial pertama di dunia yang bertujuan agar platform-platform besar membayar konten berita lokal, seperti dikutip dari situs BBC, Selasa, 16 Maret 2021.

Baca: Berkaca dari Kasus Facebook, Indonesia Harus Paksa OTT Asing Tunduk

Sejauh ini, News Corp belum mengungkapkan nilai dari kesepakatan dengan kontrak selama tiga tahun di Australia. Sebelumnya, pada bulan lalu, News Corp Australia juga telah mencapai kesepakatan global dengan Google.

Kesepakatan pembayaran ini meliputi seluruh konten dari News Corp di Australia - tentunya dengan pembayaran yang signifikan. News Corp Australia mengendalikan 70 persen sirkulasi surat kabar di Australia dengan media-media lokal termasuk The Australian, The Daily Telegraph, dan The Herald Sun.

Grup media itu juga pemilik laman berita news.com.au. Kepemilikan perusahaan ini juga meliputi jaringan Sky News Australia - model TV konservatif seperti Fox News, yang tumbuh menjadi media yang kontennya paling sering dibagikan di Facebook.

News Corp Australia juga memiliki kesepakatan lain dengan Facebook terkait media 'milik Amerika Serikat (AS)'. Kesepakatan ini termasuk platform membayar konten berita yang dimasukkan ke dalam tab Berita Facebook, fitur yang tidak ada di Australia.

Tatanan pengemis

Selain itu, kesepakatan di Australia ini jauh lebih luas yang meliputi semua konten dari News Corp yang dibagikan di Facebook. Sama dengan perusahaan penerbit global lainnya, media Australia telah kehilangan pendapatan dalam satu dekade terakhir karena pengiklan beralih ke raksasa internet Facebook dan Google.

News Corp mempelopori kampanye lobi-lobi politik di Australia - dengan dukungan dari kompetitor tradisional - untuk mempengaruhi politisi agar membuat perusahaan raksasa internet itu membayar konten berita dari situsnya.

Pemerintah Australia kemudian menyusun undang-undang yang bertujuan untuk menempatkan "keadilan" kontrak negosiasi antara media dengan perusahaan teknologi. Google dan Facebook sama-sama kuat menolak undang-undang ini.

Namun, undang undang ini mendorong perusahaan teknologi untuk mencapai kesepakatan komersial mereka sendiri dengan perusahaan media, seperti yang dilakukan Facebook dengan News Corp. Tanpa kesepakatan itu, undang-undang ini memaksa perusahaan teknologi tersebut untuk melakukan arbitrase dengan penerbit atas konten yang digunakan.

Pertarungan atas rancangan undang undang ini mendorong Facebook secara tiba-tiba memblokir seluruh akses konten berita Australia di situsnya bulan lalu. Pemblokiran itu berlangsung selama seminggu sebelum akhirnya pemerintah Australia membuat konsesi dan mengesahkan undang-undang tersebut pada 25 Februari 2021.

Pada Selasa hari ini, Kepala Eksekutif News Corp, Robert Thompon memuji kesepakatan dengan Facebook sebagai "tonggak penting dalam transformasi bisnis jurnalisme".

"Rupert dan Lachlan Murdoch mengawali perdebatan global di saat industri lain diam-diam saja atau bersikap acuh tak acuh karena disfungsionalitas digital telah mengancam jurnalisme menjadi tatanan pengemis. Akhir dari perdebatan tentang digital ini telah dibuat lebih dari satu dekade," kata Thomson.

Analis melihat Undang Undang media di Australia ini telah lama menilai bahwa kebijakan ini dirancang untuk membantu perusahaan besar seperti News Corp dan bukan untuk media-media kecil. Perusaahaan media besar lain di Australia, Seven West, juga menandatangani kesepakatan dengan Facebook pada bulan lalu.

Kesepakatan Facebook dan News Corp Australia juga terjadi di tengah penyelidikan parlemen di Canberra memeriksa dominasi dan pengaruh media News Corp terkait urusan dalam negeri. Hal ini dipicu petisi anti-Murdoch dari mantan Perdana Menteri Australia Kevin Rudd yang mengumpulkan lebih dari 500 ribu tanda tangan.