Awas! RUU Pembebasan Lahan Rawan Pesanan Asing

INILAH.COM, Jakarta - Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar mewanti-wanti agar Rancangan Undang-undang (RUU) Pembebasan Lahan untuk Pembangunan harus pro rakyat kecil.

"Tidak boleh merugikan rakyat. Jangan atas nama pembangunan dan kapitalisme lalu menggusur orang seenaknya. Itu tidak boleh,l tandas Marwan dalam diskusi Fraksi PKB di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (21/2/2011).

Marwan meminta agar Undang-undang soal pembebasan lahan bukan hasil pesanan orang-orang swasta. "Sepanjang itu betul-betul dibutuhkan dalam pembangunan dan itu selektif, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau pesan swasta itu nggak boleh. Ini harus pekerjaan pemerintah, bukan swasta yang mendompleng," tandasnya.

Menurut Marwan, definisi kepentingan umum dalam RUU tersebut harus djelaskan secara detail. "Kepentingan umum di situ harus jelas. Supaya tidak terjadi penggusuran atas nama negara dan lain-lain. Sikap PKB, RUU itu harus direvisi. Pembahasan ini tidak boleh merugikan rakyat atas nama apapun. Kalau sepanjang untuk kepentingan pembangunan negara, penggusuran itu kita support. Tapi kalau ada pesanan swasta yang mendompleng kita tolak," tandasnya. [mah]

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.