Awasi APBD DKI Jakarta, Jokowi Gandeng BPKP

Liputan6.com, Jakarta: Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo alias Jokowi menyatakan pihaknya akan menggandeng Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam menggunakan anggaran APBD DKI Jakarta 2013 yang mencapai Rp 46 triliun.

"Untuk penguatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan membangun tata kelola pemerintahan yang baik," ujar Gubernur Jokowi di Jakarta, Selasa (30/10).

Karenanya, lanjut Gubernur Jokowi, masyarakat akan dirugikan bila perencanaan penggunaan anggaran tidak tepat sasaran. "Saya minta BPKP mendampingi Pemprov DKI untuk mengawasi penggunaan anggaran," tutur mantan Wali Kota Solo, Jawa Tengah menegaskan.

Gubernur Jokowi mengungkapkan APBD DKI Jakarta hendaknya digunakan berdasarkan keberpihakan serta fokus pada pelayanan masyarakat. "Saya berharap perbaikan di Jakarta sudah terlihat sebagai dampak penggunaan APBD yang tepat sasaran dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan," ungkap Gubernur Jokowi.

Dalam hal ini Gubernur Jokowi juga meminta pendampingan BPKP terkait proyek pembangunan monorel dan MRT agar tidak keliru saat mengambil keputusan nanti. "Kalkulasi harga dan rute proyek Monorel dan MRT harus tepat. Paling tidak harga tiket moda transportasi massal ini tidak memberatkan warga," paparnya.

Sementara Kepala BPKP Mardiasmo mengatakan penandatangan kesepakatan kerjasama dengan Pemprov DKI telah kedua kalinya. Sebelumnya, kerjasama juga ditandatangani pada 2008 silam dengan hasil Pemerintah Provinsi DKI dan menurutnya telah mengalami kemajuan dalam kualitas laporan keuangan.

"Pemprov DKI berhasil meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) pada laporan keuangan 2011," kata Gubernur Jokowi.

APBD DKI Jakarta 2013 meningkat Rp 2 triliun dari anggaran yang telah diusulkan dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Perhitungan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebesar Rp 44 triliun.(ANT/AIS)