Azwar: Kemenpan dan Rb Harus Bebas Korupsi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar mengatakan kementerian yang dipimpinnya harus bebas dari berbagai macam tindak pidana korupsi.

Menurut Menpan di Jakarta, Rabu, untuk mewujudkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang bebas korupsi maka seluruh pegawai dan staf harus berkomitmen untuk mencegah dan memberantas korupsi sertamelaksanakannya.

Untuk itu, seluruh pegawai dan staf Kemenpan dan RB, pada Rabu, menandatangani Pakta Integritas yang disaksikan oleh Menpan dan Wamenpan Eko Prasojo.

Pakta Integritas ini berisi janji pada diri sendiri tentang komitmen melaksanakan seluruh tugas, fungsi dan tanggung jawab, wewenang dan peran sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dan kesanggupan untuk tidak melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

"Saya sangat berharap ini menjadi titik lompat baru. Ini kita jadikan suatu momen bahwa kementerian ini adalah kementerian yang bebas korupsi," kata Menpan dihadapan seluruh pegawai yang menandatangani Pakta Integritas.

Menpan mengatakan masyarakat menuntut agar setiap aparat negara harus memiliki komitmen untuk melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan bebas dari korupsi. Tuntutan masyarakat ini, ujarnya, harus bisa diwujudkan.

"Jangan sampai karena satu orang (berbuat salah) lalu merusak semua, karena nila setitik rusak susuk sebelanga," katanya.

Pakta Integritas yang ditandatangani seluruh pegawai Kemenpan dan RB ini berisi pernyataan, bersedia untuk berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tecela.

Bersedia tidak meminta, atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung brupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kemudian, pernyataan untuk bersedia bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas, serta menghindari pertentangan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.

Selain itu, pernyataan bersedia untuk memberi contoh dalam kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas dan akan menyampaikan informasi penyimpangan integritas di Kemenpan serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.

Terakhir, pegawai Kemenpan menyatakan bersedia untuk menghadapi konsekuensi apabila melanggar.

Sementara itu, sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011, ditargetkan seluruh kementerian-lembaga dan pemerintah daerah telah menandatangani dokumen Pakta Integritas paling lambat 31 Desember 2011.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.