Baca Eksepsi, Kuasa Hukum Klaim Kebijakan CPO Rugikan Wilmar Nabati Indonesia Rp1,5 T

Merdeka.com - Merdeka.com - PT Wilmar Nabati Indonesia mengklaim mengalami kerugian sekitar Rp1,5 triliun terkait kebijakan ekspor minyak sawit mentah atau crude palm oil (CPO) dikeluarkan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Hal itu diungkapkan kuasa hukum Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor, Juniver Girsang saat membacakan eksepsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Selasa (6/9).

"Dengan diterbitkannya kebijakan DMO (Domestic Market Obligation) ini, kami mengalami kerugian kurang lebih dari Rp1,5 triliun," ujar Juniver Girsang di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.

Dalam eksepsinya, Master Parulian Tumanggor membeberkan PT Wilmar Nabati Indonesia menjadi korban dari inkonsistensi kebijakan pemerintah dan program penyediaan minyak goreng kemasan sederhana untuk masyarakat. Sebagaimana rangka pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).

"Jadi, malahan terbalik dalam hitungan kami sudah sampaikan dalam eksepsi, hitungannya detail secara ekonomi dan kemudian aktual. Bukan direka-reka," kata Juniver.

Juniver menjelaskan, perusahaan mengalami kerugian karena mengikuti harga jual sesuai DMO yang telah ditetapkan sebagai syarat memperoleh persetujuan ekspor Crude Palm Oil/CPO dari Kemendag. Alhasil, Juniver menilai jaksa penuntut umum tidak cermat dalam menyusun dakwaan.

Menurut dia, kasus ini bukan merupakan tindak pidana korupsi (tipikor). Lantaran, kliennya bukan pihak yang menerbitkan peraturan atau keputusan terkait dengan kelangkaan minyak goreng sehingga tidak tepat untuk dimintai pertanggungjawaban.

"Apa yang didakwakan bukan merupakan tindak pidana dan tidak masuk ke dalam ruang lingkup tipikor," ucap Juniver.

Dakwaan

Adapun dalam perkara ini, Komisaris PT Wilmar Nabati Indonesia Master Parulian Tumanggor menjadi terdakwa bersama Senior Manager Corporate Affair PT Victorindo Alam Lestari Stanley Ma dan General Manager (GM) Bagian General Affair PT Musim Mas Pierre Togar Sitanggang.

Termasuk dua terdakwa, analis Kemenko Lin Che Wei menjadi terdakwa bersama Dirjen Perdagangan Luar Negeri (Daglu) Kemendag Indra Sari Wisnu Wardhana.

Mereka didakwa Jaksa atas perbuatannya yang dilakukan secara bersama-sama pemufakatan atas terbitnya perizinan PE CPO oleh Kementerian Perdagangan yang melawan hukum. Mereka didakwa memperkaya diri, orang lain, dan korporasi. Yakni, Grup Wilmar, Grup Musim Mas, dan Grup Permata Hijau.

Perbuatan mereka diketahui telah merugikan keuangan negara dan perekonomian negara total Rp18 triliun. Terdiri dari keuangan negara yang dirugikan Rp6.047.645.700.000 dan perekonomian negara sejumlah Rp12.312.053.298.925.

“Kerugian keuangan negara tersebut mencakup beban yang terpaksa ditanggung pemerintah dalam penyaluran BLT Tambahan Khusus Minyak Goreng untuk meminimalisasi beban 20,5 juta rumah tangga tidak mampu akibat kelangkaan,” tutur Jaksa.

Terhadap kelima terdakwa, Indra, Lin Che Wei, Master, Stanley, dan Pierre didakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang (UU) RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. [gil]