Bahas Kudeta Myanmar, Jokowi dan PM Malaysia Mandatkan Menlu ke Tingkat ASEAN

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengatakan, konflik kudeta di Myanmar menjadi salah satu topik pembahasan dalam pertemuan dengan Perdana Menteri (PM) Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin.

Jokowi dan Muhyiddin pun bersepakat untuk memandatkan menteri luar negeri masing-masing negara gelar pertemuan tingkat ASEAN guna membicarakan kondisi Myanmar.

"Kita minta dua menteri luar negeri (dari Indonesia dan Malaysia) untuk berbicara dengan Chair ASEAN 2021 (Brunei Darussalam) guna menjajaki dilakukannya pertemuan khusus menteri luar negeri ASEAN mengenai perkembangan Myanmar," kata Jokowi usai melakukan pertemuan bilateral di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (5/2/2021).

Jokowi menyampaikan, baik dirinya maupun Muhyiddin, turut prihatin dengan kondisi konflik kudeta yang sedang terjadi di Myanmar. Keduanya berharap, ketegangan di sektor pemerintahan Myanmar bisa dapat diselesaikan sesuai prinsip hukum di ASEAN.

"Kita prihatin dengan perkembangan politik di Myanmar dan kita berharap perbedaan politik itu dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku dan untuk mewujudkan visi komunitas ASEAN," harap Jokowi.

Menurut Jokowi, kepada negara di kawasan Asia Tenggara penting untuk hormat terhadap prinsip yang termaktub di piagam ASEAN. Ada sejumlah prinsip yang harus dijunjung tinggi negara-negara di ASEAN, seperti hukum, pemerintahan yang baik, demokrasi, HAM, dan pemerintahan yang konstitusional.

"Penting bagi kita semua untuk terus menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN terutama prinsip rule of Law, good governance, demokrasi hak asasi manusia dan pemerintahan yang konstitusional," kata Jokowi memungkasi.

PM Malaysia Setuju

Muhyiddin Yassin (tengah) melambaikan tangan sebelum upacara pelantikannya sebagai Perdana Menteri Malaysia di Istana Negara, Kuala Lumpur, Minggu (1/3/2020). Berdasarkan hukum Malaysia, penunjukan PM Malaysia bisa dilakukan oleh raja. (NAZRI RAPAAI/AFP/MALAYSIA'S DEPARTMENT OF INFORMATION)
Muhyiddin Yassin (tengah) melambaikan tangan sebelum upacara pelantikannya sebagai Perdana Menteri Malaysia di Istana Negara, Kuala Lumpur, Minggu (1/3/2020). Berdasarkan hukum Malaysia, penunjukan PM Malaysia bisa dilakukan oleh raja. (NAZRI RAPAAI/AFP/MALAYSIA'S DEPARTMENT OF INFORMATION)

PM Malaysia, Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan, apa yang terjadi di Myanmar saat ini adalah masalah yang serius. Menurut dia, kudeta yang dilakukan militer adalah kemunduran untuk sebuah negara demokrasi.

"Saya sangat setuju jika kedua menteri luar negeri diberikan mandat untuk mencapai kesepakatan terkait penanganan Myanmar," tutur Muhyiddin.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini: