Bahlil singgung ketidakadilan hilirisasi di depan mahasiswa Harvard

Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyinggung soal ketidakadilan yang diterima Indonesia terkait kebijakan hilirisasi yang diterapkan sebagian negara maju.

"Saya jujur mengatakan, saya bingung dengan cara berpikir dari sebagian negara-negara maju. Ketika Indonesia memperjuangkan untuk hilirisasi memberikan nilai tambah dan kolaborasi dengan pengusaha-pengusaha lokal, sebagian negara-negara tersebut tidak mau," katanya saat menerima kunjungan 50 mahasiswa pascasarjana Harvard University, Amerika Serikat, di kantor Kementerian Investasi Jakarta, Senin (9/1).

Padahal, menurut dia melalui keterangan resmi di Jakarta, Selasa, mereka tahu bahwa sebuah negara berkembang menuju negara maju, salah satu instrumennya adalah melakukan hilirisasi.

Baca juga: Tahun 2023, Kadin optimistis hilirisasi mampu terjang badai ekonomi

Dalam kesempatan itu Bahlil menjelaskan arah kebijakan investasi di Indonesia.

Saat ini, pemerintah Indonesia fokus pada industri hilirisasi dengan pendekatan energi hijau dan industri hijau. Akan tetapi, langkah Indonesia dalam memperjuangkan hilirisasi tersebut tidak sepenuhnya memperoleh dukungan dari negara-negara maju.

Pemerintah Indonesia pun menghadapi gugatan dari Uni Eropa melalui World Trade Organization (WTO) terkait dengan kebijakan pemberhentian ekspor nikel yang dilakukan pada 2019 .

Bahlil juga memberikan contoh kebijakan yang lebih dulu dilakukan oleh negara-negara maju seperti Inggris, China, dan Amerika dalam melakukan hilirisasi dalam rangka menjaga kedaulatan industri di negaranya masing-masing.

"Inggris di abad ke-16 ketika mereka memberhentikan ekspor wool sebagai bahan baku tekstil. Amerika di abad ke-19 dan 20 begitu juga. Mereka menggunakan pajak progresif untuk impor dalam rangka menjaga kedaulatan industrinya lebih bagus. China di tahun 1980-an itu aturan TKDN-nya 80 persen dan industrinya bagus sekarang," ujarnya.

Baca juga: Menteri Bahlil: Target investasi Rp1.400 triliun tidak mudah

Menurut Bahlil, saat ini sudah saatnya bagi negara maju maupun negara berkembang membangun kolaborasi dan kerja sama yang baik, dalam rangka membangun ekonomi dunia yang lebih adil dan merata, dengan memperhatikan pada energi hijau dan industri hijau.

Bahlil optimistis Indonesia akan menjadi negara hilirisasi di kawasan Asia Tenggara yang fokus pada pengelolaan sumber daya alam.