Bahlil: UU Cipta Kerja putus mata rantai birokrasi izin usaha

·Bacaan 2 menit

Menteri Investasi dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia mengatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah disahkan bertujuan memutus mata rantai birokrasi dalam pembuatan izin usaha.

"Saya mau katakan bahwa UU Cipta Kerja yang disahkan pada tahun 2020 lalu, tujuannya adalah untuk memangkas mata rantai birokrasi dalam membuat perizinan usaha," katanya di Kupang, Nusa Tenggara Timur, Sabtu.

Hal ini disampaikannya saat memberikan Kuliah Umum di depan 200 mahasiswa Universitas Citra Bangsa (UCB) dengan tema "Tantangan dan Peluang Lulusan Perguruan Tinggi Dalam Menghadapi Tuntutan Kompetensi Dunia Usaha dan Dunia Industri di Era Revolusi 4.0".

Baca juga: Menteri Investasi: Jangan menahan izin usaha investor berinvestasi

Bahlil menjelaskan bahwa keberadaan UU Cipta Kerja itu justru memberikan kesempatan kepada semua orang untuk bisa membuka usaha tanpa harus melewati proses yang panjang dan melelahkan.

"Dulu waktu mau buat izin usaha, jangankan ketemu kepala dinas, ketemu kepala bagian saja susah sekali diputar-putar baru dapat tanda tangan kepala dinas," tambah dia.

Setelah melewati kepala dinas ujar dia, yang membuat izin usaha beralasan bahwa yang membawa cap surat tidak ada di tempat sehingga harus menunggu lagi, begitu pula yang akan memberikan nomor surat.

"Tetapi sekarang dengan UU Cipta Kerja semua orang berhak untuk menjadi pengusaha dengan mendaftar menjadi pengusaha hanya melalui sistem OSS," tambah dia.

Baca juga: Bahlil: 70 persen lahan Kawasan Industri Batang fase I untuk Korsel

Ia pun mengajak seluruh mahasiswa di UCB Kupang untuk berani menjadi pengusaha, karena jika kuliah hanya untuk menjadi pegawai negeri sipil (PNS) atau menjadi TNI, Polri jumlah penerimaannya tidak banyak.

Untuk masuk PNS lanjut dia kuotanya hanya 800 ribu an saja, sementara setiap tahun seluruh universitas mencegah lulusan-lulusan andal dari kampusnya.

Ia menjelaskan dari data yang diperoleh terdapat 16 juta pengangguran, 7 juta eksistensi pengangguran, 2 juta angkatan kerja pertama dan 6 juta PHK karena pandemi.

"Oleh karena itu jalan satu-satunya adalah menjadi pengusaha agar bisa menciptakan lapangan pekerjaan agar bisa merekrut banyak lulusan-lulusan terbaik," tambah dia.

Apalagi lanjut dia pemerintah sudah memberikan kemudahan dalam hal izin usaha dalam UU Cipta kerja yang sudah disahkan oleh Presiden Joko Widodo itu.