Baidowi: Munarman Memiliki Hak Pembelaan Atas Apa yang Dituduhkan

Hardani Triyoga, Anwar Sadat
·Bacaan 2 menit

VIVA – Anggota DPR RI Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Achmad Baidowi mengingatkan Polri harus profesional dalam kasus penangkapan mantan Sekretaris Umum Front Pembela Islam (FPI) Munarman. Penangkapan Munarman harus didasari bukti yang kuat.

Menurut Awiek, sapaan akrabnya, dalam kasus penangkapan Munarman jadi sorotan banyak masyarakat. Maka itu, reputasi Polri dalam hal ini sangat dipertaruhkan. Apabila Polri tidak profesional, maka nama baik Polri akan tercoreng di masyarakat.

"Hendaknya aparat kepolisian dalam hal ini Densus 88 harus menerapkan hukum secara proporsional dan profesional. Jika tidak mendasarkan pada proporsionalitas dan profesionalitas, maka reputasi aparat penegak hukum bisa tercoreng," ujar Awiek, Rabu 28 April 2021

Selain itu, Awiek meminta agat Polri mampu menjelaskan peristiwa penangkapan ini secara jelas dan terbuka. Kata dia, transparansi sangat dibutuhkan agar meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada Polri.

"Polri dalam mengungkap kasus ini harus transparan dan objektif sebagai implementasi konsep presisi yang disampaikan kapolri Listiyo Sigit Prabowo," ujarnya.

Selain itu, Awiek menilai, Munarman merupakan warga negara yang juga harus mendapatkan perlakuan hukum yang sama. Untuk itu, Munarman juga memiliki hak untuk mendapatkan Pembelaan.

"Munarman memilki hak pembelaan hukum atas kasus yang dituduhkan," ujarnya

Sebelumnya, mantan Sekretaris Umum FPI, Munarman telah diamankan tim Densus 88 Antiteror Polri, di Perumahan Modern Hills, Pamulang, Tangerang Selatan. Munarman diamankan terkait kasus dugaan terorisme pada hari Selasa sore, 27 April 2021.

Terkait penangkapan kliennya, kuasa hukum Munarman, Hariadi Nasution menyampaikan beberapa hal. Dia mengingatkan bahwa setiap proses penegakan hukum harus menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia dan asas hukum.

Menurut dia, dalam penangkapan kliennya terdapat banyak kesalahan proses hukum. Mulai penyeretan paksa sampai mata Munarman yang ditutup pakai kain.

"Penangkapan yang dilakukan terhadap klien kami dengan cara menyeret paksa di kediamannya dan menutup mata klien kami saat turun dari mobil di Polda Metro Jaya secara nyata telah menyalahi prinsip hukum dan hak asasi manusia," kata Hariadi dalam keterangannya, Rabu, 28 April 2021.