Bali jadi target pengembangan kendaraan listrik setelah Jakarta

General Manager Pusat Pendidikan dan Pelatihan PLN Rio Adrianto menyatakan, Bali menjadi target pengembangan ekosistem kendaraan listrik setelah Jakarta untuk mendukung program percepatan penggunaan energi baru terbarukan.

Khusus untuk di Bali sendiri, kata Rio, PLN akan gencarkan pemakaian kendaraan listrik mengingat Bali adalah basis pariwisata di Indonesia yang tentunya akan menambah daya tarik wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata ke Bali.

"Pemakaian di Indonesia sendiri paling tinggi di Jakarta karena fasilitas chargingnya mayoritas ada di Jakarta. Mungkin yang berikutnya adalah Bali, karena kemarin ada event G20. Bali menjadi prioritas sebagai implementasi G20 tentunya. Setelah Jakarta, Bali yang memiliki ekosistem kendaraan listrik yang lumayan," kata dia di sela-sela simposium bertajuk "Percepatan Kendaraan Listrik menuju Net-Zero Emision" di Denpasar, Bali, Rabu.

PLN sendiri telah menyediakan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) Fast Charging sebanyak 21 unit di 15 lokasi yang tersebar di beberapa titik di Bali, dengan SPKLU Ultra Fast Charging sebanyak 66 unit yang digunakan saat perhelatan Konferensi Tingkat Tinggi G20, serta home charging sebanyak 200 unit.

Rio menjelaskan percepatan transisi energi melalui penggunaan energi baru terbarukan seperti pengembangan kendaraan listrik telah menjadi kesepakatan bersama dalam forum internasional Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 yang membutuhkan perencanaan yang matang baik dari pendanaan maupun ekosistem kendaraan listrik di samping sinergi dengan lembaga terkait lainnya agar memiliki konsep yang sama dan berkelanjutan.

Karena itu, kata dia, PLN dan ketenagalistrikan global bekerja keras untuk pengembangan kendaraan listrik dengan terlebih dahulu menyiapkan sumber daya manusia yang berkompeten agar dapat mengelola sumber daya alam yang tersedia salah satunya melalui sharing pengalaman penerapan electric vehicle dengan negara-negara lain seperti yang ada dalam kegiatan simposium internasional The 2022 HAPUA-JEPIC (Heads of ASEAN Utilities/Authorities-Japan Electric Information Center) pada 23-24 November 2022 di Bali.

"Kami sedang mempersiapkan segala seperti kesiapan PLN untuk menyiapkan baterai charging, persiapan-persiapan dari perusahaan motor untuk memproduksi karena ini tidak mudah, tidak murah dan tidak bisa cepat juga. Tetapi, kita melihat komitmennya sama. Insya Allah, kita akan melihat banyak mobil, motor bahkan nanti ada bus berseliweran menggunakan teknologi electric vehicle ini," kata dia.

Rio menyatakan pihaknya tengah berusaha untuk mengurangi efek rumah kaca dan emisi karbon, serta mengantisipasi perubahan iklim yang secara jangka panjang akan merusak ekosistem.

Usaha tersebut, kata dia, merupakan bagian dari komitmen yang dicanangkan oleh manajemen PLN, dimana PLN harus menjadi pionir terdepan dalam menjaga usaha-usaha untuk mengurangi emisi karbon, menjaga perubahan iklim, membuat rangkaian rencana aksi dan informasi untuk bagaimana mulai mengurangi penggunaan energi yang ramah lingkungan.

Sementara itu, Executive Vice President HTD Dedi Budi Utomo mengatakan kerja sama kelistrikan dengan beberapa negara seperti Jepang, Kamboja, Thailand, Malaysia dan Filipina dalam forum tersebut sangat penting karena belakangan ini sektor ketenagalistrikan dihadapkan pada isu global yang dituntut untuk menyediakan pasokan listrik yang terjangkau, handal dan berkelanjutan untuk menciptakan ekosistem Green Electricity.

"Kita berharap akan pemahaman bersama komitmen bersama dari perusahaan-perusahaan listrik di ASEAN ini untuk mulai berpikir untuk mengembangkan bisnis, kemudian menyatukan komitmen-komitmen untuk menuju net zero emision," kata Dedi.

Dedi mengatakan pihaknya telah membuat rangkaian rencana aksi dan informasi untuk mulai mengurangi penggunaan bahan bakar yang ramah lingkungan termasuk menyiapkan SDM insan-insan yang nantinya akan menguasai kompetensi-kompetensi di dalam pengembangan teknologi baru teknologi terbarukan.

Dedi juga menyoroti soal kebijakan level atas yakni kemauan politik dari pemangku kebijakan untuk mengeluarkan kebijakan penggunaan kendaraan listrik paling kurang sebagai langkah awal kendaraan operasional di kantor-kantor BUMN menggunakan kendaraan listrik.

Baca juga: PLN siap investasi bantu petani beralih dari diesel ke energi bersih

Baca juga: PLN: Kolaborasi cara percepat transisi menuju energi bersih