Banggar DPR Minta Rincian Penggunaan Dana PEN di Laporan Keuangan

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR-RI, Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan Fraksi PKB meminta agar pemerintah membuat penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan penggunaan dana penanganan Pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) tetap dilakukan secara akuntabel dan transparan.

Hal ini tetap harus dilakukan meskipun Pemerintah sedang dihadapkan dalam kondisi darurat akibat pandemi.

"Pemerintah perlu membuat penganggaran, pelaksanaan dan pelaporan meskipun dalam kondisi kegentingan tapi tetap harus akuntabel dan transparan," kata Edhie dalam Rapat Paripurna DPR-RI tentang RUU P2 APBN TA 2020 di Kompleks DPR-RI, Jakarta, Selasa (7/9).

Selain itu PKB kata Edhie meminta pemerintah menghadapi kondisi kedaruratan ini dengan kebijakan yang tepat. Tak hanya kebijakan yang tepat, partai berlambang bulan dan bintang tersebut meminta pemerintah untuk segera mengeksekusinya dengan cepat.

"Untuk menghadapi kondisi darurat kebijakan harus tepat dan dieksekusi yang cepat," kata dia.

Menanggapi itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku laporan keuangan penggunaan dana PC-PEN telah masuk dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) tahun 2020. Laporan tersebut menurutnya sudah cukup memadai untuk dilaporkan sebagai pertanggungjawaban pemerintah.

"Realisasi PC-PEN dilaporkan secara memadai dalam LKPP tahun 2020, program PEN yang sangat responsif dan forward looking, diupayakan untuk memastikan penanganan pasien Covid-19," kata dia.

Pemerintah mengakui realisasi anggaran (PC-PEN) tahun 2020 belum maksimal. Hanya 82,83 persen atau Rp 575,8 triliun dari yang dianggarkan Rp 695,2 triliun. Realisasi tersebut terbagi ke sejumlah sektor yang bertujuan untuk menjaga sektor kesehatan, menjaga daya beli masyarakat dan membantu dunia usaha.

"Pencapaian output APBN tahun anggaran 2020 seluruhnya dapat dilaksanakan semaksimal mungkin meski mobilitas terbatas dan dapat dipertanggungjawabkan dengan baik dengan realisasi Rp 575,8 triliun atau 82,83 persen," kata Sri Mulyani.

Tahun lalu pemerintah telah membelanjakan dana PC-PEN sebesar Rp 62,7 triliun untuk sektor kesehatan. Dana tersebut digunakan untuk membayar biaya pengobatan dan perawatan 205.045 pasien terpapar Covid-19.

Lalu untuk pengadaan fasilitas kesehatan kepada 160 rumah sakit, termasuk menyediakan 1,56 juta alat pelindung diri (APD) untuk tenaga kesehatan dan membeli ventilator sebanyak 2.612 buah, membangun fasilitas kesehatan tambahan dengan 260 ruang baru untuk puskesmas di seluruh Indonesia.

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Rehabilitasi 269 Rumah Sakit

Petugas kesehatan mendorong keluar tempat tidur setelah orang yang menempatinya meninggal akibat komplikasi COVID-19 di sebuah rumah sakit di Manila, Senin (26/4/2021). Infeksi COVID-19 di Filipina melonjak melewati 1 juta pada hari Senin dalam tonggak suram terbaru. (AP Photo/Aaron Favila)
Petugas kesehatan mendorong keluar tempat tidur setelah orang yang menempatinya meninggal akibat komplikasi COVID-19 di sebuah rumah sakit di Manila, Senin (26/4/2021). Infeksi COVID-19 di Filipina melonjak melewati 1 juta pada hari Senin dalam tonggak suram terbaru. (AP Photo/Aaron Favila)

Kemudian merehabilitasi 269 rumah sakit untuk meningkatkan kapasitas daya tampung pasien Covid-19. Pemerintah juga memberikan insentif kepada tenaga kesehatan kepada 648 ribu tenaga kesehatan di pusat dan 449 ribu tenaga kesehatan di daerah.

Pada sektor perlindungan sosial, Pemerintah mencairkan dana Rp 216,6 triliun untuk melindungi masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19.

Bantuan sosial diberikan kepada 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM) program PKH, 21,5 juta KPM di daerah episentrum penyebaran Covid-19, subsidi upah kepada 13 juta pekerja yang rentan, program Kartu Prakerja, diskon tagihan listrik kepada 32,1 juta pelanggan rumah tangga dan UMKM.

Sri Mulyani mengatakan berbagai stimulus tersebut bisa menahan peningkatan kemiskinan di angka 10,19 persen. Angka ini dinilai lebih baik ketimbang tidak diberikan stimulus yang bisa memperbanyak jumlah masyarakat miskin hingga 11,8 persen.

"Studi World Bank menunjukkan apabila tanpa bansos maka pandemi akan meningkatkan kemiskinan hingga 11,8 persen," kata dia.

Artinya, kata bantuan sosial dari pemerintah telah menyelamatkan 5 juta orang jatuh pada kelompok masyarakat miskin. "Perluasan ini di dalam 2020 bisa selamatkan 5 juta orang jatuh ke jurang kemiskinan," kata dia mengakhiri.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel