Banggar DPR: Sulit Kejar Pertumbuhan Ekonomi 5 Persen di 2022

·Bacaan 1 menit

Liputan6.com, Jakarta - Badan Anggaran DPR RI menyebut Pemerintah akan sulit mengejar target pertumbuhan PDB atau pertumbuhan ekonomi tahun 2022 sebesar 5 persen, jika pertumbuhan PDB di tahun 2021 ini di bawah 3 persen.

Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua Badan Anggaran DPR RI Muhidin Mohamad Said dalam Rapat paripurna DPR ke-22 terkait penyampaian Laporan Badan Anggaran DPR RI Atas Hasil Pembahasan Pembicaraan Pendahuluan RAPBN 2022 dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022, Selasa (6/7/2021).

“Sehingga momentum pemulihan ekonomi nasional pada tahun ini kita harapkan PDB bisa tumbuh minimal 4 persen, sebab pemerintah akan sangat sulit mengejar target pertumbuhan PDB tahun depan minimal 5 persen bila pertumbuhan PDB kita pada tahun ini di bawah 3 persen,” kata Muhidin.

Disamping itu, dia berharap pendapatan negara tahun 2022 yang telah direncanakan bisa tumbuh lebih baik dibanding tahun 2021. Meskipun penerimaan perpajakan pada tahun 2022 masih melanjutkan berbagai subsidi fiskal untuk menopang pemulihan ekonomi nasional selama 3 tahun anggaran ini.

“Akan tetapi seiring dengan target pertumbuhan ekonomi Tahun 2022, maka pendapatan negara kita harapkan tumbuh secara paralel,” ujarnya.

Belanja Pemerintah

Suasana arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (5/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen, Indonesia dipastikan resesi karena pertumbuhan ekonomi dua kali mengalami minus. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)
Suasana arus lalu lintas di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta, Kamis (5/11/2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal III-2020 minus 3,49 persen, Indonesia dipastikan resesi karena pertumbuhan ekonomi dua kali mengalami minus. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Selain itu, dia juga berharap belanja pemerintah pada Tahun 2022 bisa lebih tepat sasaran dan pelaksanaannya menjadi lebih optimal bagi pemulihan ekonomi nasional.

“Lantaran tahun 2022 adalah tahun terakhir pemerintah memiliki kesempatan melakukan kebijakan counter cyclical dengan belanja yang sangat besar sehingga defisit APBN di atas 3 persen PDB,” katanya.

Oleh sebab itu, melihat segala kelemahan pada belanja pada tahun-tahun sebelumnya , dia meminta agar rencana RAPBN harus segera diperbaiki.

Demikian Muhidin berharap lonjakan kasus covid-19 tidak mengganggu proses pemulihan ekonomi nasional. “Semoga lonjakan kasus ini tidak mengganggu agenda program pemulihan ekonomi nasional yang dijalankan oleh pemerintah,” tutup dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel