Bangkitkan UMKM, niscayakan pemulihan ekonomi nasional

·Bacaan 6 menit

Kebangkitan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dalam masa pandemi COVID-19 meniscayakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

Selain keberadaannya bermanfaat dalam pendistribusian pendapat masyarakat, UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja dalam skala yang besar sehingga dapat mengurangi tingkat pengangguran.

Dalam sebuah penelitian, disebutkan bahwa program pengembangan UMKM menjadi salah satu instrumen untuk menaikkan daya beli masyarakat yang pada akhirnya menjadi katup pengaman dari situasi krisis.

Hal ini terjadi mengingat kegiatan usahanya mencakup hampir seluruh lapangan usaha yang berkonsekuensi terhadap besarnya kontribusi UMKM bagi peningkatan pendapat teruntuk kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki, Jakarta, Senin (26/7), telah mengutarakan keinginannya agar koperasi dan UMKM dapat menjadi sentra PEN. Ambisi tersebut bukan tanpa dasar, karena mayoritas pelaku usaha di Indonesia 99,9 persen dari UMKM dengan kontribusi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 61 persen. Ditambah, penyerapan tenaga kerja sebesar 97 persen.

Maka, tidak heran jika pemerintah memberikan dukungan prioritas kepada UMKM dan korporasi dengan alokasi anggaran Rp184,83 dari total alokasi anggaran PEN pada 2021 sebesar Rp699,43 triliun.

Anggaran ini diberikan melalui enam stimulus. Yakni subsidi bunga UMKM, Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM), subsidi imbal jasa penjaminan (IJP), penempatan dana pada bank umum, insentif pajak, dan restrukturisasi kredit.
Baca juga: Kebijakan stimulus ekonomi harus lebih berorientasi kepada ritel UMKM

Stimulus UMKM
Presiden Joko Widodo di Jakarta, Jumat (30/7), menyatakan pada tahun 2021 akan dibagikan BPUM sebesar Rp15,3 triliun kepada 12,8 juta pelaku usaha mikro dan kecil.

Nilai BPUM yang diterima masing-masing pelaku usaha senilai Rp1,2 juta yang akan disalurkan kepada mereka yang belum pernah menerima BPUM sebelumnya dan sudah memenuhi kriteria persyaratan sesuai ketetapan berlaku.

Stimulus tersebut pada dasarnya telah disalurkan kepada 9,8 juta penerima pada Januari-Juni 2021 dengan total anggaran 11,76 triliun. Pada Juli-September 2021, akan disalurkan sebesar Rp3,6 triliun kepada tiga juta penerima.

Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara di Jakarta, Senin (31/7), menyebutkan penerima Banpres Produktif Usaha Mikro (BPUM) menggunakan sebanyak 88,5 persen dana tersebut untuk penyediaan bahan baku.

Sementara itu, 23,4 persen dana BPUM digunakan untuk alat produksi dan sebanyak 22,8 persen dipakai untuk konsumsi penerima.

Mayoritas penerima BPUM merupakan usaha informal, pedagang kaki lima, dan warung, sehingga sebagian dana BPUM yang diterima dipakai untuk konsumsi. Menurut Nasara, hal itu tak menimbulkan masalah selama penerima dapat mendorong keberlangsungan dunia usahanya masing-masing.

Sektor UMKM juga memperoleh sokongan dari Kementerian BUMN melalui bank-bank anggota Himbara yang telah menyalurkan Kredi Usaha Rakyat (KUR) dengan total Rp341 triliun.

Juga, telah melakukan restrukturisasi kredit untuk segmen UMKM dan korporasi dengan total Rp95 triliun sepanjang tahun 2020 sampai dengan hingga Juli 2021 sebagaimana yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir, di Jakarta, Jumat (6/8).

Contohnya, PT BRI (Persero) Tbk melakukan restrukturisasi kredit terdampak COVID-19 dengan nilai mencapai Rp175,16 triliun hingga akhir Juni 2021 seperti yang diucapkan Direktur Utama BRI, Sunarso, di Jakarta, Sabtu (14/8).

Selain itu, hingga akhir Juni 2021, BRI juga telah menyalurkan kredit kepada segmen UMKM dengan nominal mencapai Rp749 triliun atau setara 80,62 persen total kredit BRI.

Menurut informasi terbaru, Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyampaikan, di Jakarta, Rabu (18/8), bahwa realisasi anggaran untuk dukungan UMKM dan korporasi terealisasi sebesar Rp48 triliun dengan manfaat berupa BPUM bagi 11,84 juta usaha, subsidi IJP UMKM untuk 2,01 juta UMKM, serta IJP korporasi untuk 26 korporasi.

Kemudian, penempatan dana pada bank dengan total penyaluran kredit sejak 2020 mencapai Rp416,18 triliun bagi 5,3 juta debitur serta subsidi bunga KUR dan Non KUR bagi 4,45 juta debitur.

Realisasi ini memperlihatkan kesungguhan pemerintah untuk membangkitkan kembali UMKM agar mampu menjadi roda perekonomian nasional.

Pemerintah telah memberikan berbagai stimulus yang diperlukan sebagai penunjang pelaksanaan kemajuan usaha agar UMKM dapat bertahan dalam pandemi dan perlahan berkembang menjadi lebih maju.
Baca juga: Mengatur strategi bisnis UMKM taklukkan pandemi

Dukungan masyarakat
Seperti yang telah disampaikan, berbagai stimulus telah disalurkan kepada UMKM di Indonesia. Namun, hal tersebut tak cukup jika masyarakat enggan terlibat untuk mendukung pasar UMKM dengan membeli produk-produk dalam negeri ketimbang produk asing.

Menkop UKM pernah mengutarakan di Jakarta, Rabu (3/8), bahwa kebijakan pemerintah untuk memberi ruang agar pasar berkembang lebih besar di dalam negeri harus bersamaan dengan kesadaran masyarakat membeli produk. Jika tidak, maka Indonesia akan selalu menjadi negara konsumen.

Salah satu langkah yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM, Kementerian Komunikasi dan Informatika, dan Kementerian Perdagangan, adalah menyusun regulasi terkait perdagangan elektronik dalam rangka melindungi pelaku UMKM lokal dari serbuan produk asing.

Dalam arti, pemerintah berupaya memblokir produk-produk UKM dari luar negeri untuk berjualan di Indonesia melalui lokapasar daring. Karena itu pula, pemerintah mendorong agar masyarakat mau membeli produk lokal melalui Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia (Gernas BBI).

Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa pemerintah gencar mendorong pengembangan UMKM dalam negeri.

Mulai dari pendampingan dalam pengembangan produk untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas, seperti fasilitas rumah produksi bersama atau factory sharing bagi UMKM dari Kemenkop UKM melalui Smesco yang menyiapkan laboratorium untuk fesyen dan kuliner.

Selanjutnya, literasi digital pada pelaku UMKM agar produknya dapat masuk ke ekosistem pemasaran digital, lalu penyiapan infrastruktur internet, hingga penyediaan alat produksi dan logistik yang terjangkau industri kecil.

Teten menargetkan 30 juta pelaku UMKM bisa bertransformasi ke ranah digital pada tahun 2024 mendatang. Saat ini, ujar dia di Jakarta, Jumat (6/8), sudah ada 8 juta pelaku UMKM yang hadir di ekosistem digital dan 14,5 juta atau 22 persen populasi pelaku UMKM yang on boarding di platform digital.

Namun, terdapat tiga masalah utama yang dihadapi oleh pelaku UMKM, yakni literasi digital, kapasitas produksi, dan daya saing produk. Teten juga menyoroti pentingnya UMKM masa depan yang berbasis kreativitas dan inovasi teknologi.

Karenanya, dikatakan Kemenkop-UKM dan Smesco tengah mempersiapkan Smesco Labo sebagai laboratorium eksplorasi yang bertujuan mengeksplorasi teknologi terapan dan tepat guna. Juga, berkolaborasi lintas kementerian untuk membantu UMKM bertahan dari dampak pandemi.

Optimisme untuk mencapai target pelaku UMKM daring 30 juta bukan tanpa pertimbangan.

Sebagaimana yang disampaikan Staf Khusus Kemenkop-UKM Agus Santoso, target itu didasari masifnya peningkatkan akses digital UMKM terhadap penggunaan aplikasi, transaksi, hingga akses ke keuangan digital.

Di kuartal pertama secara year-on-year (yoy), terjadi peningkatan transaksi e-commerce yang begitu besar antara 2020 dan 2021 sebesar 548 juta transaksi. Sementara untuk nilai transaksi meningkat 52 persen senilai Rp88 triliun.

Di samping itu, dengan berbagai kampanye seperti Go Digital dan Gernas BBI yang menggandeng berbagai pihak termasuk e-commerce yang beroperasi di Indonesia, target 30 juta pelaku UMKM menggunakan layanan daring diyakini dapat tercapai.
Baca juga: Wapres dorong UMKM pasarkan produk secara daring

Genjot vaksinasi
Adanya bantuan stimulus, dukungan masyarakat, dan digitalisasi UMKM, harus diiringi dengan program vaksinasi sebagai upaya krusial pemulihan ekonomi nasional.

Dalam hal ini, berbagai pihak telah saling berkolaborasi untuk melaksanakan kegiatan vaksinasi di berbagai tempat kepada para pelaku UMKM.

Misalnya, kerja sama antara Kemenkop UKM, Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), dan Uniqlo (perusahaan ritel global asal Jepang) di Sport Hall Citra Raya, Tangerang, Banten, Sabtu (14/8).

Contoh lainnya ialah kolaborasi Kementerian BUMN dengan BRI dalam membuat sentra vaksinasi bersama di Kabupaten Probolinggo dan Kabupaten Pasuruan yang dilakukan pada 14-18 Agustus 2021 yang menyasar 10.000 peserta.

Upaya vaksinasi ini merupakan kemestian yang patut digencarkan oleh pelbagai para pemangku kepentingan, sebagaimana keinginan pemerintah untuk mencapai herd immunity. Kegiatan ini semakin membuktikan bahwa kebangkitan UMKM yang disokong oleh pemerintah, tak hanya fokus dalam memperoleh keuntungan ekonomi semata, namun juga kesehatan bagi masyarakat.

Baca juga: Luhut tekankan pengendalian COVID-19 untuk gerakkan ekonomi

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel