Bank DKI cegah kenaikan NPL nasabah UMKM imbas penyesuaian harga BBM

Bank DKI mengantisipasi kemungkinan kenaikan tingkat kredit macet (non performing loan/NPL) terutama bagi nasabah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) imbas dari penyesuaian harga BBM bersubsidi yang berpotensi menimbulkan inflasi.


Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI Babay Parid Wazdi mengharapkan rasio NPL bisa bertahan pada tingkat 2,26 persen di kuartal II 2022 (laporan keuangan periode Juni 2022), bahkan bisa lebih rendah lagi.

Baca juga: Bank DKI gandeng empat "P2P lending" perluas pasar kredit


"Harapan kami di bawah dua, saat ini kan sekitar 2,3 persen, kami harap bisa 1,9 persen ya dengan berbagai upaya yang dilakukan termasuk pada UMKM," kata Babay di Jakarta, Minggu.


Babay mengatakan langkah antisipasi dilakukan melalui mendigitalisasi UMKM karena terkoneksi digital akan lebih tahan banting menghadapi berbagai gejolak ekonomi.


"Karenanya nanti nasabah kami akan kami arahkan untuk digitalisasi. Misalkan punya nasi uduk kami akan ajarkan untuk membuat foto yang menarik untuk diunggah karena UMKM yang sudah berdigital lebih tahan banting, itu akan terus kami masifkan," kata Babay.


Selain itu, kata Babay, Bank DKI juga akan memasifkan katalog yang berisi nasabah UMKM di Bank DKI untuk promosi produk UMKM pada BUMD di Jakarta, SKPD, hingga Bank DKI.


"Jadi misalnya ada meeting, bisa menggunakan produk UMKM seperti snack, makanan, hingga souvenir untuk menghidupkan UMKM kita," tuturnya.


Meski demikian, Babay mengatakan bahwa syarat dan kriteria untuk pengajuan kredit ke Bank DKI tidak akan mengalami perubahan seiring dengan kenaikan harga BBM.


Jika ada yang tidak masuk kualifikasi untuk menerima kredit perbankan dari Bank DKI, Babay menuturkan UMKM akan diarahkan untuk menerima edukasi melalui program Jakpreneur.

Baca juga: Wagub DKI: Seluruh program kerja RPJMD sudah direalisasikan


"Jadi kriteria tidak akan dan tidak perlu dirubah, yang perlu adalah edukasinya, misalkan yang tadinya belum diadakan digitalisasi kayak gitu," ucapnya.


​​​​​​​Babay juga meyakini langkah antisipasi tersebut akan berjalan baik dan efektif meski di tengah potensi inflasi akibat kenaikan harga BBM, seiring dengan perbaikan kondisi pandemi COVID-19.


"Meski BBM ini ada kenaikan, tetapi kan di sisi lain COVID sudah semakin berkurang gitu ya jadi kita ekonomi tumbuh walaupun inflasi mungkin ada peningkatan, tapi juga akan ada antisipasi oleh TPID DKI Jakarta," ucapnya.


Bank DKI berupaya menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) sebesar Rp1 triliun pada Oktober 2022 sesuai amanat dari Kementerian Koordinator Perekonomian.


"Kami saat ini mendapatkan kuota dari kementerian sebesar Rp1 triliun untuk salurkan KUR. Kami targetkan nanti sekitar September atau Oktober bisa terkucurkan semuanya," kata Direktur Ritel dan Syariah Bank DKI Babay Parid Wazdi di Jakarta, Jumat (9/9).


KUR tersebut, kata Babay, akan disalurkan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan sasaran sebanyak 25.000 nasabah pada 2022.


​​​​​​​"Tahun depan kami harap bisa menjadi 75 ribu nasabah, dan tahun depan lagi 100 ribuan nasabah UMKM. Jadi tiap tahun meningkat karena memang bercita-cita ingin menjadi bank UMKM," ungkap Babay.

Baca juga: Bank DKI kembangkan aplikasi digital untuk pinjaman