Bank Syariah Tak Ikhlas Alokasi Sukuk Dana Haji Dialihkan

Rencana pemerintah mengalihkan sebagian dana kelolaan haji dalam bentuk Sukuk Dana Haji (SDHI) menjadi sukuk proyek infrastruktur, mendapat tentangan dari kalangan perbankan syariah di tanah air. 

Keluhan tersebut diakui Direktur Pembiayaan Syariah Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (DJPU), Dahlan Siamat, kepada wartawan di Jakarta, Jumat (8/2/2013). 

"Ya mereka complain dengan rencana itu. Karena dana yang bernilai besar dan sudah dikelola DJPU harus ditarik dan dipindahkan ke instrumen lain, yaitu proyek," katanya. 

Saat ini, lanjut Dahlan, dana haji yang ditempatkan dalam bentuk SDHI senilai Rp 35 triliun. Anggaran itu masih mungkin bertambah seiring belum masuknya dana SDHI yang diterbitkan pada tahun ini. Keputusan penerbitan nilai SDHI memang harus menunggu permintaan dari menteri agaman (Menag). 

"Posisi DJPU untuk dana haji sifatnya pasif dan menunggu permintaan Menteri Agama (Menag) berapa jumlah SDHI yang akan diterbitkan," paparnya.

Ketika Kementerian Agama mengajukan permintaan tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) tidak dapat menolak permintaan karena adanya kesepakatan diantara kedua pihak. Namun disisi lain, Menag juga wajib mempertimbangkan kepentingan penempatan dana SDHI.

"Kami sudah kirim surat ke Menag minta informasi SDHI yang bakal diterbitkan tahun ini," imbuh dia.

Penerbitan SDHI baru tersebut akan digunakan untuk memenuhi target pembiayaan syariah sepanjang 2013 yang dipatok sebesar Rp 53 triliun. Target tersebut bersumber dari obligasi syariah atau sukuk senilai Rp 10 triliun, sukuk ritel Rp 15 triliun, SDHI dan sisanya berasal dari penerbitan lelang dua kali dalam sebulan. (Fik/Shd)