Bansos Nontunai Dorong Inklusi Keuangan hingga 79,6 Persen Kelompok Rentan

·Bacaan 2 menit

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah menyalurkan bantuan sosial (bansos) melalui sistem digital. Hal ini dilakukan menyesuaikan kondisi di tengah pandemi Covid-19. Penyaluran bansos lewat sistem digital ini mempercepat inklusi keuangan yang selama ini tidak bersinggungan dengan perbankan.

Dirjen Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos), Kementerian Sosial, Pepen Nazaruddin menyebut bahwa penyaluran bansos nontunai ini mendorong inklusi keuangan hingga 79,6 persen bagi kelompok masyarakat rentan yang sebelumnya tidak memiliki akses ke perbankan.

"Inklusi keuangan sudah 79,6 persen, artinya kelompok masyarakat rentan ini sudah terkases dengan perbankan," kata Pepen dalam webinar Perlindungan Sosial dalam Respon Covid-19: Perlindungan dan Layanan Sosial Inklusif, Jakarta, Selasa (23/3/2021).

Tentunya kata Pepen hal ini juga membantu pemerintah dalam meningkatkan literasi keuangan bagi masyarakat yang selama ini menjadi pekerjaan rumah yang sulit diselesaikan. Adanya inklusi keuangan ini membuat masyarakat kini bisa memiliki rekening bank. Bahkan tidak sedikit bagi keluarga penerima manfaat (KPM) bansos dari pemerintah tidak mencairkan semua dana bantuan. Sebaliknya mereka menabung uangnya di bank.

"Mereka sengaja meninggalkan saldonya. Artinya ada indikasi menabung buat di masa depan," kata dia.

Selain itu, masyarakat juga mulai terbiasa dengan aktivitas transfer uang ke rekening lain. Ini menunjukkan masyarakat menjadi terbiasa dengan aktivitas perbankan.

Meski begitu, Pepen menilai, para KPM harus tetap mendapatkan sosialisasi dan pendampingan lebih lanjut terkait inklusi keuangan. Selain itu perlu juga ada perbaikan infrastruktur digitalisasi di berbagai wilayah yang sulit terjangkau.

"Perbaikan infrastruktur untuk transaksi keuangan baik channel penarikan maupun jaringan," kata dia.

Adapun tantangan dari sisi data, antara lain dibutuhkan data yang dapat menjangkau penerima potensial yang lebih inklusif. Pembaharuan data kondisi rumah tangga pasca terjadi pandemi dan meningkatkan kemampuan pemerintah daerah dalam melakukan verifikasi data.

Sri Mulyani Klaim Program Bansos Manjur Cegah Orang Miskin Bertambah Banyak

Warga menunjukkan uang dan KTP usai mendapatkan bantuan sosial (bansos) yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten di Pinang, Tangerang, Jumat (1/5/2020). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut diberikan kepada warga yang terdampak virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)
Warga menunjukkan uang dan KTP usai mendapatkan bantuan sosial (bansos) yang diberikan Pemerintah Provinsi Banten di Pinang, Tangerang, Jumat (1/5/2020). Bansos berupa uang tunai sebesar Rp 600 ribu tersebut diberikan kepada warga yang terdampak virus corona COVID-19. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan program bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah mampu mencegah lonjakan angka kemiskinan.

Pemerintah sejak awal telah memetakan dampak pandemi baik dari kesehatan maupun ekonomi. "Bagaimana bisa men-support yang paling rentan, yaitu populasi yang paling terdampak karena tidak bisa melakukan mobilitas dan itu sangat menekan sektor informal dan UKM di Indonesia," katanya ketika berdialog dengan Sekjen OECD Angel Gurria secara virtual, Kamis (18/3).

Sri Mulyani menambahkan, kebijakan pemerintah telah merespon kebutuhan 30 persen masyarakat terbawah melalui penyaluran bansos. Pada akhirnya, angka kemiskinan Indonesia berhasil ditahan agar tidak turun lebih dalam seperti yang diperkirakan.

"Hal itu membantu sangat banyak karena tanpa intervensi itu kemiskinan akan meningkat secara drastis karena covid, tapi karena perubahan kebijakan yang cepat kita bisa mencegah kemiskinan di kisaran level 10,4 persen," ungkapnya.

Badan Pusat Statistik (BPS) sebelumnya mencatat angka kemiskinan mengalami kenaikan 0,97 persen dibandingkan September 2019 menjadi 10,19 persen. Realisasi angka kemiskinan ini lebih baik dari prediksi Bank Dunia yang bisa mencapai 11,8 persen.

"Itu suatu pencapaian yang cukup baik, di sisi lain pemulihan ekonomi masih jangka panjang. Oleh karena itu, saat ini perlu fokus bagaimana memastikan proses pemulihan akan berkelanjutan dan di saat yang sama akan bisa mampu mengakselerasi proses pemulihan," pungkas dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: