Bantu UMKM Dapat Pendanaan, Kemenkop Kembangkan Record Digital

Liputan6.com, Jakarta - Jumlah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang sudah terhubung dengan teknologi digital baru 13 persen dari total UMKM yang ada di Indonesia atau hanya sebesar 8 juta pelaku UMKM. Oleh karena itu Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua pihak membantu agar UMKM yang terhubung dengan platform online bisa mencapai 10 juta pelaku usaha UMKM.

Menteri Koperasi dan UKM Teten Masduki mengatakan, faktor yang paling penting dalam melakukan digitalisasi UMKM adalah mengintegrasikan UMKM dengan ekosistem digital sekaligus pembayaran digital termasuk pendanaan.

“Jadi memperluas ke akses sumber pembiayaan, karena pendekatan yang lama bagi UMKM di anggap kurang ramah, UMKM ini jelas-jelas usaha kecil tidak punya aset untuk dipake collateral (jaminan) modal kerja atau investasi,” kata Teten dalam webinar FINTECH TALK #BangkitBersamaFintech, Selasa (30/6/2020).

Apabila digitalisasi diperluas maka pihaknya dari Kementerian Koperasi dan UKM bisa mengembangkan ‘record digital’ yakni kesehatan usaha bisa dijadikan referensi oleh lembaga pembiayaan untuk membantu modal kerja dan investasi dari UMKM.

Demikian, Teten menambahkan UMKM yang bisa bertahan di saat ini adalah UMKM yang terhubung dengan platform online, dan juga UMKM yang berhasil beradaptasi bisnis, dan mampu berinovasi dalam merespons perkembangan pasar atau permintaan pasar.

“Hal itu menjadi penting untuk kita mempercepat moderninasi UMKM, termasuk digitalisasi ketika kita berbicara tentang digitalisasi ini penting juga terintegrasi dengan digital payment, kita akan terus dorong supaya betul-betul ke depan akan ada perubahan perilaku konsumen yang berbelanja secara online,” ujarnya.

Karena ke depannya, menurut Teten banyak konsumen yang menuntut standar yang tinggi terutama dalam aspek pengolahan dan pengelolaan produk yang lebih higienis, yang bebas dari covid-19.

 

Transformasi Digital Percepat Pengembangan UMKM Indonesia

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi pemerintah untuk mempercepat Transformasi Digital. Pasalnya, selama pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), infrastruktur dan layanan digital terbukti menjadi tulang punggung bagi berbagai kegiatan produktif, seperti bekerja, berjualan, dan belajar dari rumah.

“Dengan adanya pandemi ini, transformasi digital menjadi suatu keharusan. Migrasi dari offline ke online adalah sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat. Berbagai negara pun, mendorong digitalisasi ekonomi agar tidak ketinggalan,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto dalam Konferensi Pers Peluncuran Program Dukungan UMKM Indonesia – GrabForGood 2020 #TerusUsaha, Selasa (30/6/2020).

Transformasi Digital tidak saja meningkatkan efisiensi dan produktivitas, tapi juga mendorong inklusivitas. Pemerintah pun berkomitmen menciptakan lingkungan berusaha yang nyaman bagi para pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk berbisnis secara online. Pendampingan dan pelatihan secara konsisten dan berkelanjutan juga diperlukan agar UMKM dapat bertahan dan berkembang dalam ekosistem digital.

“Tentu dengan digitalisasi, jumlah rantai pasokan akan semakin berkurang sehingga akan tercapai efisiensi. Seperti tadi warung sembako berbasis online, itu juga harus diapresiasi dan kita berharap akan makin banyak yang serupa,” terang Airlangga.

Pemerintah pun mendorong agar e-commerce dapat menjadi instrumen pemerataan ekonomi. Walaupun sebagian besar masyarakat dapat mengadopsi digital dengan mudah, masih ada kelompok lain yang belum dapat mengakses atau memanfaatkan layanan digital.

“Pemerintah akan mendorong cost dari digitalisasi ini bisa semakin murah. Harga dari smartphone juga diharapkan akan lebih terjangkau, dengan demikian lebih banyak lagi orang yang bisa menggunakan smartphone,” tutur Airlangga.

Sebagaimana diketahui, pandemi Covid-19 yang melanda 216 negara di dunia telah memberikan tekanan pada perekonomian. Sebagai upaya penanganannya, dana sekitar Rp 695 triliun telah disiapkan Pemerintah. Untuk pengendalian pandemi kesehatan sebesar Rp 87,5 triliun dan pemulihan ekonomi nasional sebesar Rp 607,5 triliun.