Bantuan Upah, Bantuan Minyak Goreng dan BLT Pedagang Kaki Lima Dihapus 2023

Merdeka.com - Merdeka.com - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati akan menghapus sejumlah program bantuan sosial (bansos) pada tahun 2023. Antara lain, program Bantuan Minyak Goreng, Bantuan Subsidi Upah (BSU), hingga Program Bantuan Tunai Pedagang Kaki Lima dan Warung (BT-PKLW).

"Beberapa anggaran 2022 tidak diteruskan, seperti tahun lalu ada bantuan minyak goreng, bantuan subsidi upah, bantuan pedagang kaki lima (PKL) itu di redesain tergantung kementerian-kementerian dan lembaga," jelas Sri Mulyani saat meninjau pelaksanaan Program Penanganan Kemiskinan Terpadu di Kabupaten Malang, Jawa Timur, Jumat (20/1).

Sri Mulyani mengatakan, manfaat sejumlah program bansos yang bakal dihapus tersebut sudah tidak relevan lagi dengan permasalahan yang ada di tahun ini. Misalnya mulai meredanya pandemi Covid-19 hingga turunnya harga jual minyak goreng di pasaran.

"Tahun 2022 kemarin situasinya memang masih pandemi yang banyak dan ada guncangan-guncangan seperti harga minyak goreng naik. Jadi, ada beberapa anggaran 2022 yang tidak diteruskan," ucap Sri Mulyani.

Meski begitu, Sri Mulyani memastikan pagu anggaran untuk sektor perlindungan sosial 2023 tetap senilai Rp476 triliun. Menurutnya, angka ini relatif tidak berbeda jauh dibandingkan APBN 2022 untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19 maupun gejolak ekonomi global.

"Jumlah (anggaran perlindungan sosial) Rp476 triliun relatif sama dengan tahun 2022," ucap Sri Mulyani.

Lebih lanjut, Sri Mulyani meminta anggaran sektor perlindungan sosial senilai Rp476 triliun yang bersumber dari APBN Tahun 2023 untuk tidak di korupsi.

"Semoga anggaran dari perlindungan sosial yang sudah dialokasikan di APBN benar-benar bisa dirasakan manfaatnya kepada mereka yang membutuhkan dan tidak di korupsi ya bu (Risma)," kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani menekankan, penggunaan uang negara dalam sektor perlindungan sosial harus dimanfaatkan secara optimal untuk menekan angka kemiskinan. Antara lain dengan turut memberdayakan kelompok masyarakat difabel untuk terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi.

"Anggaran dari bantuan sosial pemerintah itu dipakai untuk betul-betul membantu langsung target kepada yang memang membutuhkan, bahkan bisa memberdayakan," jelas Sri Mulyani. [idr]