Bantul minta lurah sediakan 30 persen dana desa atasi dampak inflasi

Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan meminta lurah atau kepala desa agar pemerintahan desanya menyediakan anggaran sebesar 30 persen dari Dana Desa untuk membantu mengatasi dampak inflasi akibat kenaikan harga bahan bakar minyak.

"Kepada para lurah, nanti kita teruskan instruksi pemerintah pusat itu agar para lurah menyediakan maksimal 30 persen dari dana desa untuk turut mengatasi dampak inflasi ini," kata Bupati Bantul Abdul Halim Muslih di Bantul, Rabu.

Menurut dia, adanya inflasi atau kenaikan harga kebutuhan karena dampak kenaikan harga BBM beberapa hari lalu ini merupakan sebuah kondisi yang harus dihadapi bersama baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun pemerintah desa.

"Sebuah bencana ini memang harus kita hadapi bersama sama, kita tidak mungkin menyerahkan tanggung jawab ini kepada pemerintah pusat, tetapi kita yang ada di pemda, kelurahan memiliki tanggung jawab untuk bersama-sama mengatasi dampak inflasi ini," katanya.

Dia mengatakan, empat hari lalu pemerintah sudah mengambil keputusan bahwa semua harga BBM naik, yang tentu akan mendorong kenaikan harga harga yang lain. Karena prinsip biaya-biaya yang naik akan mendorong harga harga itu naik.

"Itu hukum ekonomi yang tidak mungkin kita hindarkan, dan kita yang ada di daerah termasuk kelurahan agar segera mencari cara-cara bagaimana masyarakat yang paling terdampak, fakir miskin dan warga rentan terdampak ini bisa kita siapkan di antaranya dengan BLT," katanya.

Lebih lanjut, Bupati mengatakan, sebagai Bangsa Indonesia, tentu menginginkan bahwa kita semua bisa menyesuaikan kenaikan harga atau inflasi ini dengan melakukan penyesuaian di berbagai lini.

"Pemerintah pusat telah melakukan rakor dengan seluruh pemda agar kita melakukan langkah-langkah untuk menyiapkan bantalan sosial bagi masyarakat, karena ini akan ada yang jatuh, dan bagaimana jatuhnya tetap berada di tempat yang empuk maka pemerintah menyebutnya sebagai bantalan sosial," katanya.

Dia mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan beberapa instrumen sebagai bantalan sosial, diantaranya BLT dari pemerintah pusat dan pemanfaatan APBD, dan APBDes untuk turun bersama sama membuat bantalan bantalan sosial itu.

"Agar masyarakat yang paling terdampak, warga miskin bisa tetap menghadapi kenaikan harga harga atau menghadapi inflasi ini dengan tetap tenang, nyaman dan tetap memiliki daya beli," katanya.

Oleh karena itu, kata dia, Pemkab Bantul juga akan melakukan langkah-langkah diantaranya melakukan refokusing atau pemusatan anggaran kembali sebesar dua persen dari dana alokasi umum (DAU) Bantul.

"Jadi akan kita refokusing sebesar dua persen dari DAU kita, yang akan kita gunakan untuk menyiapkan bantalan sosial akibat inflasi ini," katanya.

Baca juga: Kemensos: BLT BBM penguat bantalan sosial masyarakat kurang mampu

Baca juga: 48.787 KPM di Kulon Progo terima bantalan sosial kenaikan harga BBM

Baca juga: Mensos: Dana bantalan sosial tambahan bisa untuk kebutuhan pokok