Banyak Koruptor Bebas, Ketua MK: Kualitas Hakim Ad Hoc Bermasalah

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD menilai banyaknya hakim Pengadilan Tipikor di beberapa daerah dengan mudah membebaskan terdakwa korupsi karena tidak memiliki kompetensi. Mereka yang menjadi hakim adalah pengadil yang lolos dari hasil seleksi tidak ketat.

Atas dasar itu, pihaknya mempertanyakan hakim ad hoc yang memimpin persidangan kasus korupsi. "Hakim ad hoc-nya kurang selektif karena tak banyak sumber rekrutmen," jelas Mahfud, Selasa (8/11).

Namun, karena kebutuhan akhirnya mereka terpilih menjadi hakim di Pengadilan Tipikor. Sebab, banyak kejadian ketika Mahkamah Agung membuka pendaftaran, jumlah yang dibutuhkan dengan para pelamar tidak sebanding.

Karena itu, ketika sudah mengetahui kekurangan hakim Pengadilan Tipikor, mengapa lembaganya masih dipertahankan. Lebih baik, kata Mahfud, kasus korupsi diserahkan ke pengadilan umum agar penanganannya lebih serius sebab sumber daya manusia yang ada lebih mumpuni.

Memuat...
PEDOMAN KOMENTAR

Ayo berpartisipasi membangun budaya berkomentar yang baik. Bila menemukan komentar bermuatan menghina atau spam, berikan jempol bawah, tanda Anda tak menyukai muatan komentar itu. Komentar yang baik, berikan jempol atas.


Kolom komentar tersedia untuk diskusi, berbagi ide dan pengetahuan. Hargai pembaca lain dengan berbahasa yang baik dalam berekspresi. Setialah pada topik. Jangan menyerang atau menebar kebencian terhadap suku, agama, ras, atau golongan tertentu.


Pikirlah baik-baik sebelum mengirim komentar.