Banyak Proyek Tak Jelas, Bukti Ego Sektoral Masih Tinggi

·Bacaan 3 menit

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) baru-baru ini mengkritik keras pelaksanaan suatu proyek yang kerapkali tak didukung oleh pembangunan jalan akses dan infrastruktur pendukungnya. Dalam hal ini, RI 1 menyoroti kehadiran pelabuhan yang tidak memiliki jalan akses, serta proyek bendungan yang tak diiringi pembangunan jaringan irigasi.

Jokowi menilai, ini terjadi lantaran perencanaan yang tidak sinkron di tingkat pemerintah, serta belum terintegrasinya rencana program antar instansi terkait.

Senada, Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna mencermati, ketidaksinkronan ini terjadi akibat masalah klasik ego sektoral pada masing-masing instansi. Hal tersebut menjadikan pelaksanaan suatu proyek seperti jalan akses jadi tak terkoordinasi.

"Masalah koordinasi itu tekornya di nasi, karena tekornya ya hanya sekadar habisin konsumsi-konsumsi doang tanpa ada aksi yang nyata dalam menyelesaikan masalah," ujar Yayat kepada Liputan6.com, Sabtu (29/5/2021).

Menurut dia, perkara koordinasi dan ego sektoral ini merupakan lagu lama yang selalu terjadi ketika membangun suatu proyek strategis nasional (PSN) seperti pelabuhan. Alhasil pasca proyek utama selesai, infrastruktur penunjang seperti jalan akses utama menuju pelabuhan luput dari perencanaan.

"Misal kalau pelabuhannya baru, enggak bisa dibangun, oh ternyata tanahnya enggak bisa dibebasin. Jadi ketika pelabuhannya jadi, pembebasan tanah untuk jalan ke pelabuhan itu belum terlaksana. Jadi ketika pelabuhan jadi dia enggak bisa ngapa-ngapain," tuturnya.

"Permasalahannya adalah ego sektoral, perencanaan yang tidak terintegrasi dan masalah koordinasi. Karena sisi kepentingan pelabuhan belum tentu cocok dengan sisi kepentingan jalan, karena mungkin jalan pelabuhan di mata satu sektor belum prioritas. Prioritasnya ke tempat yang lain. Ini memang masalah lama," keluhnya.

Yayat menyatakan, kepentingan ego sektoral ini bukan hanya terjadi antara pemerintah pusat dan daerah saja, tapi juga antar kementerian/lembaga. Pada saat awal perundingan proyek, masing-masing instansi membawa rencana sendiri-sendiri yang belum terintegrasi dalam satu masterplan bersama.

"Kita perlu semacam aktor kuat gitu, aktor besar yang bisa memerintahkan semua sektor untuk taat dan patuh dengan rencana yang sudah disepakati," imbuh Yayat.

Catat, Daftar Proyek Jokowi yang Dianggap Tak Jelas

Pengendara motor terlihat melintas di proyek pembangunan jalan tol ruas Serpong - Cinere di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (16/2/2021).  Konstruksi fisik jalan bebas hambatan berbayar sepanjang 14,19 kilometer tersebut akan tuntas pada April 2021 mendatang. (Liputan6.com/Faizal Fanani)
Pengendara motor terlihat melintas di proyek pembangunan jalan tol ruas Serpong - Cinere di Tangerang Selatan, Banten, Selasa (16/2/2021). Konstruksi fisik jalan bebas hambatan berbayar sepanjang 14,19 kilometer tersebut akan tuntas pada April 2021 mendatang. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) geram lantaran sejumlah simpul transportasi seperti pelabuhan dan bandara belum terkoneksi dengan baik ke jalan akses. Menurut dia, ketiadaan akses tersebut terjadi tidak hanya pada satu pelabuhan atau bandara.

Pengamat Tata Kota Yayat Supriatna mengatakan, minimnya okupansi akibat belum terhubung baik dengan jalan akses jelas terlihat pada Bandara Internasional Jawa Barat (BIJB) Kertajati di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Hal ini yang kemudian dianggapnya salah satu proyek yang tidak jelas.

"Bandara Kertajati, itu kan dengan belum selesainya Tol Cisumdawu kan optimalisasinya tidak sesuai harapan. Jadi dengan belum selesainya jalan tol, bandaranya ya enggak maksimal," kata Yayat kepada Liputan6.com, Sabtu (29/5/2021).

Adapun pembangunan Jalan Tol Akses Bandara Kertajati target dirampungkan pada September 2021. Akses tol ini nantinya akan tersambung dengan Jalan Tol Cileunyi-Sumedang-Dawuan (Cisumdawu) sepanjang 60,10 km, yang target selesai akhir 2021.

Selain Bandara Kertajati, Pelabuhan Internasional Patimban di Kabupaten Subang, Jawa Barat juga disebut Yayat masih minim akses. Meski dideklarasikan Jokowi sebagai salah satu pelabuhan terbesar, nyatanya operasional Patimban belum optimal karena secara konektivitas belum terhubung dengan baik.

"Patimban itu juga belum selesai jalannya, belum tuntas lah. Jadi artinya peran optimalisasi fungsi Patimban ya tunggu jalan. Jadi pelabuhan tuh ya terpaksa harus nunggu kondisi jalan sudah selesai baru lah dia operasional," ungkapnya.

Kalau dipaksakan dengan jalan-jalan lokal belum maksimal lah, kelancaran bongkar muatnya belum bisa baik," tegas Yayat.

Pelabuhan Patimban sebenarnya sudah memiliki jalan akses sepanjang 8,2 km yang tuntas dikerjakan dan dapat dilintasi pada Januari 2021.

Selain jalan akses, Pelabuhan Patimban juga akan dilengkapi dengan jalan tol akses, dimana pembangunannya baru memasuki tahap prakualifikasi pelelangan yang akan dilaksanakan pada 17 Juni 2021.

Proyek Tol Akses Patimban juga mengalami perubahan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU), dari pemrakarsa swasta (unsolicited) menjadi pemrakarsa pemerintah (solicited).

Dengan demikian, pembangunan Jala Tol Akses Pelabuhan Patimban baru bisa dimulai pada 2022.

"Itu yang harus disinergikan. Misal pelabuhan tahun 2019 dibangun, selesainya tahun 2021. Jalan harusnya bisa enggak dibangun 2019, sehingga ketika pelabuhan selesai jalannya juga selesai," imbuh Yayat.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tujuan kami adalah menciptakan tempat yang aman dan menarik bagi pengguna untuk terhubung melalui minat dan kegemaran. Untuk meningkatkan pengalaman komunitas, kami menangguhkan sementara fitur komentar artikel